Ribuan calon aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus bersabar lebih lama. Hingga pertengahan April 2025, belum ada kepastian mengenai jadwal pelantikan maupun penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi mereka yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024.
Total sebanyak 1.561 peserta lolos seleksi di Kabupaten Dompu, yang terdiri atas 206 CPNS dan 1.355 PPPK, masih menunggu kejelasan status. Sementara di beberapa daerah lain di NTB, proses pelantikan dan pengangkatan sudah mulai dijadwalkan.
Penjelasan Pemkab Dompu
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan seluruh proses administratif untuk para peserta yang lulus. Berkas-berkas tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti.
“Semua berkas sudah kami serahkan ke BKN. Kita tinggal menunggu penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) dan jadwal pelantikan,” ujar Gatot dalam keterangan resminya, dikutip dari Detikcom (17/04/2025).
Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dari BKN terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut.
Dibanding Daerah Lain, Dompu Tertinggal
Situasi ini menimbulkan ketimpangan jika dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga di NTB. Misalnya, Pemerintah Kota Mataram sudah menjadwalkan penyerahan SK CPNS dan PPPK pada 22 April 2025. Sementara itu, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan TMT dan merencanakan pelantikan ASN hasil seleksi 2024 pada 1 Juni 2025.
Keterlambatan ini membuat para peserta seleksi di Kabupaten Dompu semakin cemas dan merasa terabaikan.
Aspirasi dan Aksi Demonstrasi
Kekecewaan para peserta seleksi, khususnya dari kelompok PPPK, memuncak pada April 2025, ketika ratusan honorer yang telah lolos melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak rencana penundaan pengangkatan yang sebelumnya dijanjikan pada Februari 2025 namun beredar kabar akan dimundurkan menjadi Maret 2026.
“Kami sudah menunggu bertahun-tahun. Kalau ditunda lagi sampai 2026, kami harus hidup dari apa?” keluh salah satu guru honorer dalam aksi yang diwarnai tangisan dan emosi.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus. Ia menemui para demonstran dan menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi.
“Saya ikut merasakan kegelisahan kalian. Aspirasi dan tuntutan ini akan saya sampaikan ke pemerintah pusat. Namun perlu dipahami bahwa keputusan tetap berada di tangan BKN,” ujar Bambang.
Pemerintah Daerah Tunggu Kepastian Pusat
Pemkab Dompu menegaskan bahwa semua proses di tingkat daerah telah dijalankan sesuai mekanisme. Hambatan utama kini berada di ranah pemerintah pusat, khususnya BKN dan Kementerian PAN-RB.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari BKN mengenai alasan keterlambatan penetapan TMT dan penerbitan SK bagi CPNS dan PPPK di Dompu.
Situasi ketidakpastian yang dialami CPNS dan PPPK di Dompu menjadi perhatian serius. Meski proses administratif telah rampung di tingkat kabupaten, jadwal pelantikan belum juga ditentukan oleh BKN. Hal ini kontras dengan beberapa daerah lain di NTB yang sudah memulai tahapan akhir pengangkatan ASN.
Ribuan peserta seleksi berharap ada kejelasan dari pemerintah pusat dalam waktu dekat, agar proses pelantikan bisa segera dilakukan dan mereka dapat mulai bertugas secara resmi sebagai abdi negara.
