Analis Hukum Ahli Pertama

90 Soal Tryout Analis Hukum Ahli Pertama dibuat dengan berpedoman pada surat MenpanRB no B/5457/M.SM.01.00/2024. Hal: Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Daftar materi dibawah ini:

Kemampuan Umum:
1 Hukum Pidana
2 Hukum Perdata
3 Hukum Acara
4 Hukum Tata Negara
5 Hukum Internasional
6 Hukum Administrasi Negara
7 Hukum Umum

Kemampuan Khusus:
1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundangundangan
2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
6 Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa

Selamat belajar!

1 / 90

[1AHAP1] Hukum pidana memiliki karakteristik utama dibandingkan cabang hukum lainnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah bahwa hukum pidana...

a. Mengatur hubungan antara subjek hukum privat dalam perjanjian.

b. Memberikan sanksi berupa pemulihan hak pihak yang dirugikan.

c. Mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum dan memberikan sanksi.

d. Fokus pada pelaksanaan administrasi pemerintahan.

e. Mengatur hubungan keperdataan antar individu.

2 / 90

[1AHAP2] Asas legalitas adalah prinsip utama dalam hukum pidana yang berarti bahwa...

a. Setiap orang yang melanggar hukum harus diproses di pengadilan.

b. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum jika tidak diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. Semua peraturan harus diterapkan secara merata kepada seluruh masyarakat.

d. Hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum harus dihormati.

e. Proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan.

3 / 90

[1AHAP3] Dalam hukum pidana, unsur subjektif dari suatu tindak pidana merujuk pada...

a. Tempat terjadinya tindak pidana.

b. Hubungan antara pelaku dan korban.

c. Waktu terjadinya tindak pidana.

d. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

e. Niat atau sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana.

4 / 90

[1AHAP4] Dalam sebuah kasus, seorang individu dihukum atas tindak pidana karena menerapkan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Namun, tindakan tersebut dilakukan sebelum aturan hukum yang relevan disahkan. Pengadilan memutuskan bahwa individu tersebut tetap bersalah.

Bagaimana penerapan asas legalitas dalam kasus ini?

Apa yang seharusnya menjadi putusan pengadilan berdasarkan asas legalitas?

a. Menguatkan putusan dengan mempertimbangkan kerugian masyarakat akibat tindakannya.

b. Mengurangi hukuman dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa saat tindakan dilakukan.

c. Menunda putusan hingga aturan hukum diperjelas oleh pihak berwenang.

d. Membebaskan terdakwa karena hukum tidak berlaku surut.

e. Menyatakan bersalah karena tindakan tersebut bertentangan dengan moral masyarakat.

5 / 90

[1AHAP5] Seorang pejabat perusahaan pelat merah menghadapi tuduhan korupsi karena mengalihkan dana proyek pembangunan untuk kepentingan pribadi. Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasannya yang lebih tinggi.

Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban individu dalam hukum pidana korupsi?

Apa langkah yang harus dilakukan pengadilan untuk memutuskan perkara ini?

a. Membebaskan terdakwa karena bertindak atas perintah atasan.

b. Menjatuhkan hukuman ringan dengan mempertimbangkan tekanan dari atasan.

c. Memastikan terdakwa tetap bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan prinsip hukum pidana.

d. Meminta atasan terdakwa untuk memberikan klarifikasi dalam sidang lanjutan.

e. Menetapkan terdakwa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan atasannya.

6 / 90

[1AHAP6] Dalam suatu kasus, seorang hakim memutuskan sebuah tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana adat yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan munculnya kontroversi tentang penerapan asas legalitas di pengadilan.

Apakah tindakan hakim tersebut sesuai dengan asas legalitas?

Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini?

a. Mengkaji ulang putusan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menegaskan bahwa hukum pidana adat dapat menjadi sumber hukum formal.

c. Menghapus asas legalitas untuk menghormati nilai-nilai hukum adat.

d. Meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk memberikan tafsir baru terkait asas legalitas.

e. Menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan musyawarah di tingkat masyarakat.

7 / 90

[1AHAP7] Dalam kasus tindak pidana korupsi, seorang terdakwa berargumen bahwa dana yang ia gunakan kembali dimasukkan ke dalam anggaran perusahaan sehingga tidak ada kerugian negara. Namun, audit forensik membuktikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah disetujui.

Bagaimana pendekatan hukum pidana terhadap argumen yang disampaikan terdakwa?

Apa yang seharusnya diputuskan pengadilan berdasarkan fakta hukum?

a. Membebaskan terdakwa karena dana tersebut sudah dikembalikan ke anggaran perusahaan.

b. Menjatuhkan hukuman pidana karena penggunaan dana tidak sesuai dengan prosedur yang sah.

c. Menunda putusan untuk mendapatkan pendapat ahli dari badan keuangan negara.

d. Memberikan hukuman administratif sebagai bentuk peringatan kepada terdakwa.

e. Menyatakan tidak bersalah karena tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri.

8 / 90

[1AHAP8] Hukum perdata di Indonesia diatur dalam suatu kodifikasi yang dikenal dengan...

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Peraturan Daerah (Perda).

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

9 / 90

[1AHAP9] Salah satu ruang lingkup hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara...

a. Negara dengan individu.

b. Individu dengan pihak kepolisian.

c. Individu dengan individu lainnya terkait hak dan kewajiban.

d. Lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.

e. Masyarakat umum dengan pejabat pemerintah.

10 / 90

[1AHAP10] Dalam hukum perdata, istilah perikatan merujuk pada...

a. Hubungan hukum antara negara dan rakyat.

b. Hak dan kewajiban antara dua pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu.

c. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara.

d. Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelanggar hukum.

e. Kesepakatan antara pengacara dan klien.

11 / 90

[1AHAP11] Seorang pengusaha di daerah pedalaman menjalin kesepakatan tertulis dengan komunitas adat setempat untuk menyewa lahan mereka selama 20 tahun. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa pembayaran dilakukan secara tahunan dan menggunakan hasil panen setempat sebagai gantinya. Setelah lima tahun, pengusaha tersebut ingin mengubah mekanisme pembayaran menjadi uang tunai, tetapi komunitas adat keberatan karena merasa tidak sesuai dengan tradisi mereka.

Bagaimana perbedaan pendekatan hukum perikatan dalam KUHPerdata dan hukum adat dapat menjelaskan permasalahan ini?

Apa yang seharusnya menjadi langkah tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan analisis perbedaan prinsip perikatan dalam KUHPerdata dan hukum adat?

a. Mengajukan penyelesaian melalui pengadilan umum untuk memastikan keadilan secara formal.

b. Menggunakan asas kebebasan berkontrak untuk memaksakan perubahan pembayaran kepada komunitas adat.

c. Mengacu pada KUHPerdata untuk membatalkan kontrak karena ada keberatan pihak komunitas adat.

d. Melibatkan tokoh adat dan negosiasi ulang sesuai prinsip mufakat dalam hukum adat.

e. Membentuk perjanjian baru yang sepenuhnya mengikuti syarat hukum nasional.

12 / 90

[1AHAP12] Dalam sebuah sengketa kontrak antara individu dengan komunitas adat, pihak individu mengklaim hak atas tanah berdasarkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, komunitas adat bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang tidak dapat diperjualbelikan.

Bagaimana perbedaan perikatan dalam KUHPerdata dan hukum adat mempengaruhi validitas klaim kepemilikan ini?

Apa tindakan hukum yang paling sesuai dalam kasus ini?

a. Mengakui hak individu berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam KUHPerdata.

b. Menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat untuk menjaga harmoni sosial.

c. Meminta pemerintah mencabut sertifikat tanah karena tidak sesuai dengan hukum adat.

d. Menggunakan pendekatan kompromi yang mengakui hak atas sertifikat sekaligus menghormati status tanah ulayat.

e. Mengalihkan penyelesaian ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan hukum final.

13 / 90

[1AHAP13] Pak Andi, seorang warga Indonesia, meninggal dunia dan meninggalkan dua anak. Harta warisannya berupa tanah dan rumah yang nilainya cukup besar. Salah satu anaknya ingin menjual aset tersebut, tetapi anak lainnya keberatan karena aset tersebut dianggap sebagai warisan keluarga yang tidak boleh dijual. Dalam konsultasi hukum, muncul pertanyaan mengenai perbedaan penyelesaian sengketa waris berdasarkan KUHPerdata dan hukum Islam.

Bagaimana penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara adil?

Apa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini?

a. Menggunakan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam.

b. Membagi harta warisan sesuai ketentuan KUHPerdata tanpa memperhatikan keberatan salah satu pihak.

c. Mengupayakan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua ahli waris.

d. Menyerahkan kasus ini ke pengadilan agama untuk mendapatkan putusan hukum yang sesuai.

e. Menetapkan hak pemilikan kepada anak yang ingin menjual aset karena harta dapat dialihkan sesuai keinginannya.

14 / 90

[1AHAP14] Dalam sebuah kasus sengketa waris, seorang anak tiri menuntut hak atas warisan ayah tirinya yang telah meninggal dunia. Dalam wasiat yang ditinggalkan, ayah tiri tersebut hanya menyebutkan anak kandungnya sebagai penerima warisan. Namun, anak tiri merasa berhak karena dia telah tinggal bersama dan merawat ayah tirinya selama bertahun-tahun.

Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan?

Apa keputusan yang paling sesuai dalam situasi ini?

a. Mengacu pada KUHPerdata yang hanya mengakui hak waris anak kandung sebagai ahli waris sah.

b. Menggunakan pendekatan kompromi untuk memberikan sebagian harta kepada anak tiri sebagai bentuk penghargaan.

c. Menolak klaim anak tiri karena tidak disebutkan dalam wasiat yang berlaku sah.

d. Menyatakan bahwa anak tiri tidak memiliki hak karena bukan ahli waris yang diakui secara hukum.

e. Mengubah isi wasiat untuk mencakup hak anak tiri berdasarkan pertimbangan moral.

15 / 90

[1AHAP15] Hukum acara dapat didefinisikan sebagai...

a. Serangkaian aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan

b. Hukum yang mengatur tata cara menjalankan kewenangan administrasi negara

c. Cabang ilmu hukum yang mengatur norma-norma yang bersifat privat

d. Aturan mengenai hak dan kewajiban antar individu di masyarakat

e. Peraturan yang hanya berlaku pada hukum pidana

16 / 90

[1AHAP16] Jenis hukum acara yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana di pengadilan adalah...

a. Hukum acara pidana

b. Hukum acara perdata

c. Hukum acara administrasi negara

d. Hukum tata negara

e. Hukum agraria

17 / 90

[1AHAP17] Hukum acara perdata memiliki fungsi utama untuk...

a. Menegakkan aturan hukum pidana yang berlaku

b. Menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum

c. Mengatur kewenangan pemerintah daerah

d. Menyelesaikan sengketa yang melibatkan negara sebagai tergugat

e. Mengatur penggunaan kewenangan pejabat negara

18 / 90

[1AHAP18] Di sebuah pengadilan negeri, seorang warga mengajukan gugatan sederhana terkait sengketa lahan kecil. Proses berjalan lambat karena pihak tergugat terus mengajukan keberatan formal mengenai kelengkapan dokumen yang sudah dikonfirmasi benar oleh pengadilan. Akibatnya, gugatan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat menjadi berlarut-larut.

Bagaimana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya diterapkan dalam kasus ini?

Apa yang dapat dilakukan oleh hakim untuk memastikan asas peradilan tersebut ditegakkan?

a. Menolak semua keberatan tergugat tanpa mendalami argumen hukum mereka.

b. Memerintahkan sidang untuk dilanjutkan dengan catatan bahwa keberatan tergugat akan diputus di akhir.

c. Menunda sidang untuk memberikan waktu kepada tergugat melengkapi argumen hukumnya.

d. Membubarkan gugatan karena prosesnya tidak lagi sederhana.

e. Mengalihkan kasus ini ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi.

19 / 90

[1AHAP19] Dalam sebuah perkara perdata, seorang tergugat yang merupakan usaha kecil keberatan terhadap biaya besar yang dikenakan untuk pengurusan bukti digital. Biaya tersebut sangat memberatkan dan membuat tergugat mempertimbangkan untuk mundur dari gugatan, meskipun memiliki bukti kuat.

Bagaimana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diimplementasikan dalam kondisi ini?

Apa solusi terbaik untuk memastikan keadilan bagi tergugat?

a. Menggratiskan seluruh biaya perkara agar tergugat dapat melanjutkan proses hukum.

b. Memberikan bantuan hukum kepada tergugat melalui pengacara yang disediakan negara.

c. Meminta tergugat untuk mencari bukti alternatif yang tidak memerlukan biaya besar.

d. Menginstruksikan pengadilan untuk memfasilitasi pengumpulan bukti secara efisien dengan biaya minimal.

e. Membebaskan tergugat dari proses pembuktian untuk mengurangi beban finansial.

20 / 90

[1AHAP20] Pak Budi mengajukan gugatan terhadap Pak Anton terkait sengketa utang piutang. Pak Anton tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali. Pengadilan memutuskan perkara secara verstek. Namun, dua bulan kemudian, Pak Anton mengajukan permohonan perlawanan dengan alasan dia tidak menerima surat panggilan karena kesalahan alamat.

Bagaimana seharusnya pengadilan menilai permohonan perlawanan tersebut?

Apa langkah hukum yang paling sesuai dalam kasus ini?

a. Menolak permohonan karena putusan verstek sudah final dan mengikat.

b. Menunda keputusan atas perlawanan hingga Pak Anton dapat membuktikan klaimnya di pengadilan tinggi.

c. Meminta Pak Anton untuk membayar biaya perkara tambahan sebelum melanjutkan perlawanan.

d. Membatalkan putusan verstek dan memulai persidangan ulang tanpa memeriksa bukti kesalahan panggilan.

e. Mengabulkan permohonan jika terbukti ada kesalahan prosedur dalam penyampaian panggilan.

21 / 90

[1AHAP21] Dalam sebuah perkara verstek, tergugat mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan dengan alasan bahwa ia telah memiliki bukti baru yang dapat memengaruhi hasil perkara. Bukti tersebut ditemukan setelah putusan verstek dijatuhkan dan dinyatakan sebagai bukti yang relevan oleh ahli hukum independen.

Apakah bukti baru tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan verstek?

Apa langkah hukum yang paling tepat dalam kasus ini?

a. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk meminta putusan baru.

b. Mengajukan perlawanan verstek dengan menyertakan bukti baru sebagai dasar permohonan.

c. Membuat laporan pidana terhadap penggugat atas dugaan penyembunyian bukti.

d. Meminta pengadilan untuk mengesampingkan putusan verstek dan mengadili ulang perkara.

e. Memanfaatkan bukti baru tersebut untuk kasus lain yang relevan dengan pihak tergugat.

22 / 90

[1AHAP22] Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari...

a. Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara

b. Hubungan antara individu dalam lingkup keluarga

c. Tata cara pelaksanaan peradilan pidana

d. Hak dan kewajiban dalam hubungan jual beli

e. Hubungan antara pejabat negara dan rakyatnya dalam perkara pidana

23 / 90

[1AHAP23] Salah satu konsep dasar dalam hukum tata negara adalah...

a. Penegakan norma pidana di masyarakat

b. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

c. Pengaturan sanksi pidana bagi pelanggar hukum

d. Penyelesaian sengketa antarindividu di pengadilan

e. Pengelolaan kewenangan administratif oleh pejabat daerah

24 / 90

[1AHAP24] Tujuan utama hukum tata negara adalah untuk...

a. Memberikan perlindungan hukum bagi individu

b. Mengatur hubungan antarindividu dalam transaksi perdata

c. Mengatur hubungan antara lembaga negara dan cara penyelenggaraan pemerintahan

d. Menegakkan hukum pidana di masyarakat

e. Memberikan panduan pelaksanaan perjanjian internasional

25 / 90

[1AHAP25] Pada tahun 2002, UUD 1945 mengalami perubahan keempat yang memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah penghapusan kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penguatan kedudukan DPR. Dalam praktiknya, perubahan ini diharapkan meningkatkan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Namun, masih sering terjadi perdebatan terkait batasan pengawasan legislatif terhadap kebijakan presiden.

Bagaimana pengawasan legislatif terhadap eksekutif dapat berjalan optimal sesuai prinsip checks and balances yang diatur dalam UUD 1945?

Langkah apa yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut?

a. Membatasi kewenangan presiden dalam mengambil keputusan strategis melalui peraturan pemerintah.

b. Menambah frekuensi sidang gabungan antara DPR dan DPD untuk membahas kinerja eksekutif.

c. Mengoptimalkan fungsi DPR dalam menggunakan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

d. Memberikan wewenang tambahan kepada DPR untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah.

e. Mengalihkan sebagian fungsi pengawasan DPR ke lembaga independen di luar pemerintah.

26 / 90

[1AHAP26] Perubahan UUD 1945 menciptakan mekanisme baru dalam hubungan antara presiden dan DPR. Salah satunya adalah presiden kini harus meminta persetujuan DPR sebelum memutuskan pengangkatan duta besar atau penerimaan duta negara lain. Dalam sebuah kasus, presiden menunjuk duta besar tanpa persetujuan DPR dengan alasan urgensi diplomasi. Hal ini menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran prosedur konstitusional.

Bagaimana semestinya prosedur pengangkatan duta besar dilakukan untuk menghormati perubahan UUD 1945?

Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan ini?

a. Mengizinkan presiden menyelesaikan masalah diplomasi terlebih dahulu, kemudian meminta persetujuan DPR secara retrospektif.

b. Mengajukan pembahasan prosedur tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk penafsiran lebih lanjut.

c. Menyelesaikan persoalan melalui sidang paripurna DPR untuk memberikan persetujuan pengangkatan secara kolektif.

d. Memberikan penjelasan kepada publik bahwa keputusan presiden didasarkan pada kebutuhan mendesak.

e. Meminta presiden untuk mencabut pengangkatan tersebut dan memulai prosedur yang sesuai dengan UUD 1945.

27 / 90

[1AHAP27] Di sebuah daerah, pemerintah daerah mengadakan konsultasi publik untuk membahas rencana pembangunan jalan tol. Namun, hasil konsultasi tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat karena hanya melibatkan kelompok tertentu yang mendukung proyek tersebut. Akibatnya, terjadi aksi protes dari warga yang merasa suaranya tidak didengar.

Bagaimana prinsip demokrasi dapat diimplementasikan secara lebih inklusif dalam kasus ini?

Apa langkah terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik ini?

a. Menunda proyek jalan tol hingga masyarakat menerima keputusan tersebut sepenuhnya.

b. Membuka ruang diskusi publik dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak.

c. Menunjuk pihak ketiga untuk memediasi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

d. Menggunakan pendekatan hukum untuk menghentikan aksi protes warga.

e. Memberikan kompensasi kepada kelompok yang tidak dilibatkan dalam konsultasi publik.

28 / 90

[1AHAP28] Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), terjadi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu calon yang menjabat sebagai pejabat publik. Calon tersebut menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, sehingga mencederai prinsip keadilan dalam demokrasi.

Bagaimana prinsip demokrasi dapat ditegakkan dalam situasi ini?

Apa tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi pelanggaran ini?

a. Meminta calon tersebut mundur dari pencalonan untuk menghindari konflik kepentingan.

b. Membuat kesepakatan tertulis dengan semua calon untuk tidak menggunakan fasilitas negara.

c. Memindahkan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye ke lokasi netral.

d. Mengajukan laporan kepada Bawaslu untuk memproses pelanggaran sesuai aturan hukum.

e. Mengeluarkan peringatan tertulis kepada calon tersebut untuk tidak mengulangi tindakannya.

29 / 90

[1AHAP29] Salah satu sumber hukum internasional yang diakui dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah...

a. Doktrin ahli hukum terkemuka

b. Undang-undang nasional suatu negara

c. Resolusi Majelis Umum PBB

d. Perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara

e. Laporan tahunan organisasi internasional

30 / 90

[1AHAP30] Sumber hukum internasional yang digunakan untuk mengisi kekosongan aturan dalam menyelesaikan sengketa antarnegara adalah...

a. Hukum kebiasaan internasional

b. Konvensi-konvensi lokal

c. Keputusan pengadilan nasional

d. Kode etik organisasi internasional

e. Nota diplomatik antarnegara

31 / 90

[1AHAP31] Ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur perilaku negara dalam situasi konflik bersenjata termasuk dalam kategori...

a. Perjanjian bilateral

b. Hukum kebiasaan internasional

c. Hukum humaniter internasional

d. Deklarasi organisasi regional

e. Resolusi PBB

32 / 90

[1AHAP32] Pada tahun 2023, sebuah perjanjian internasional baru diadopsi oleh negara-negara dunia untuk mengurangi emisi karbon global. Dalam implementasinya, salah satu negara peserta tidak mampu memenuhi target pengurangan emisi yang telah disepakati. Negara tersebut mengklaim bahwa kendala ekonomi menjadi alasan utama ketidakmampuannya. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang mekanisme sanksi terhadap pelanggaran perjanjian internasional.

Bagaimana negara-negara lain dapat memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ini tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara?

Apa langkah paling tepat yang dapat diambil untuk memastikan implementasi perjanjian tersebut?

a. Memutus hubungan diplomatik dengan negara yang melanggar perjanjian.

b. Membentuk komite evaluasi independen untuk memberikan rekomendasi kebijakan tambahan kepada negara tersebut.

c. Mengubah target pengurangan emisi agar lebih fleksibel sesuai kemampuan masing-masing negara.

d. Memberikan sanksi ekonomi terhadap negara yang melanggar kesepakatan.

e. Menerapkan mekanisme bantuan teknis dan finansial untuk membantu negara tersebut mencapai target.

33 / 90

[1AHAP33] Dalam sebuah konferensi internasional tentang perubahan iklim, beberapa negara menolak menandatangani perjanjian karena tidak ada ketentuan yang mengikat terkait pendanaan mitigasi. Negara berkembang merasa keberatan untuk memikul tanggung jawab yang sama dengan negara maju dalam pengurangan emisi karbon.

Bagaimana perjanjian internasional dapat dibuat lebih adil bagi semua pihak?

Apa solusi terbaik untuk mengatasi perbedaan pandangan ini?

a. Menerapkan prinsip “polluter pays” secara tegas dalam perjanjian untuk mengutamakan tanggung jawab negara maju.

b. Menghapus kewajiban negara berkembang untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon.

c. Mengalokasikan dana bersama dari negara maju untuk mendukung program mitigasi negara berkembang.

d. Menunda pengambilan keputusan hingga semua negara mencapai kesepakatan bulat.

e. Menyusun target emisi yang bersifat sukarela bagi semua negara.

34 / 90

[1AHAP34] Pada tahun 2024, dua negara bertetangga terlibat konflik mengenai batas laut yang kaya akan sumber daya alam. Negara A mengklaim wilayah tersebut berdasarkan prinsip historis, sedangkan Negara B mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Sengketa ini menyebabkan ketegangan diplomatik dan menghambat eksplorasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kedua negara.

Bagaimana konflik ini dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hukum internasional?

Apa mekanisme terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini?

a.. Membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan yang mengikat.

b. Menggunakan mekanisme mediasi oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan.

c. Mengajukan kasus ini ke Dewan Keamanan PBB untuk diputuskan secara langsung

d. Menerapkan prinsip “first come, first served” dalam eksplorasi sumber daya di wilayah sengketa.

e. Membagi wilayah sengketa menjadi dua berdasarkan posisi geografis masing-masing negara.

35 / 90

[1AHAP35] Sebuah perusahaan perikanan dari Negara C melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Negara D yang berbatasan langsung. Negara D menganggap aktivitas tersebut ilegal karena melanggar zona ekonomi eksklusifnya, sementara Negara C mengklaim bahwa aktivitas tersebut sah berdasarkan perjanjian bilateral sebelumnya.

Bagaimana sengketa ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai hukum internasional?

Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua negara?

a. Negara C menghentikan aktivitas perikanan hingga ada keputusan hukum internasional.

b. Negara D memperketat pengawasan perairannya untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

c. Kedua negara mengadakan pertemuan untuk memperbarui perjanjian bilateral terkait perikanan.

d. Negara D mengajukan gugatan terhadap Negara C di Pengadilan Arbitrase Internasional.

e. Negara C mengajukan negosiasi ulang untuk mengakomodasi kepentingan kedua pihak.

36 / 90

[1AHAP36] Hukum administrasi negara secara umum diartikan sebagai...

a. Aturan tentang hubungan antarindividu dalam masyarakat

b. Hukum yang mengatur tata kelola kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan

c. Tata cara penyelesaian sengketa pidana di pengadilan

d. Peraturan tentang hubungan diplomasi antarnegara

e. Hukum yang mengatur transaksi ekonomi internasional

37 / 90

[1AHAP37] Salah satu ruang lingkup hukum administrasi negara adalah...

a. Pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan APBN

b. Penyelesaian sengketa pidana antarindividu

c. Penetapan konvensi internasional

d. Penyelesaian konflik hukum internasional

e. Pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat

38 / 90

[1AHAP38] Pengertian hukum administrasi negara menurut konsep dasar adalah...

a. Peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara

b. Hukum yang mengatur hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif

c. Aturan tentang pelaksanaan perjanjian dagang internasional

d. Peraturan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di pengadilan

e. Hukum yang mengatur wewenang administrasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara

39 / 90

[1AHAP39] Pemerintah daerah X menerbitkan izin tambang kepada sebuah perusahaan tanpa melakukan kajian lingkungan yang memadai. Beberapa bulan setelah izin diterbitkan, ditemukan kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas tambang tersebut. Warga setempat memprotes kebijakan pemerintah daerah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar pelanggaran asas pemerintahan yang baik.

Bagaimana asas pemerintahan yang baik dapat dievaluasi dalam kasus ini?

Asas apa yang paling relevan untuk digunakan dalam menilai keputusan pemerintah daerah X?

a. Asas keterbukaan, karena pemerintah daerah wajib mempublikasikan seluruh proses pemberian izin.

b. Asas kepastian hukum, karena penerbitan izin harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

c. Asas kehati-hatian, karena pemerintah wajib memastikan semua dampak lingkungan telah diperhitungkan sebelum izin diterbitkan.

d. Asas keseimbangan, karena harus ada pertimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

e. Asas kemanfaatan, karena kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

40 / 90

[1AHAP40] Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban anggaran. Namun, kebijakan tersebut dikeluhkan oleh masyarakat karena dianggap tidak transparan dan mendadak. Keluhan masyarakat ini memunculkan dugaan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini dapat dievaluasi berdasarkan asas pemerintahan yang baik?

Asas pemerintahan apa yang dilanggar jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultasi publik?

a. Asas profesionalitas, karena pemerintah harus mempertimbangkan kompetensi dalam pengambilan kebijakan.

b. Asas keseimbangan, karena kebijakan harus mempertimbangkan dampak pada semua lapisan masyarakat.

c. Asas proporsionalitas, karena pemerintah harus memastikan tindakan seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai.

d. Asas keterbukaan, karena masyarakat harus diberi informasi yang memadai sebelum kebijakan diterapkan.

e. Asas kepastian hukum, karena kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

41 / 90

[1AHAP41] Seorang warga menggugat keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang mencabut status sekolah favorit tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Warga merasa bahwa keputusan tersebut bersifat sepihak dan tidak adil. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diminta untuk menyelesaikan sengketa ini.

Bagaimana PTUN dapat menyelesaikan sengketa ini sesuai prinsip hukum administrasi negara?

Apa langkah terbaik yang dapat diambil PTUN untuk menyelesaikan sengketa ini?

a. Membatalkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tanpa memeriksa alasan kebijakan tersebut.

b. Memerintahkan mediasi antara warga dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mencapai kesepakatan.

c. Mengkaji legalitas dan prosedur penerbitan keputusan tersebut berdasarkan asas pemerintahan yang baik.

d. Menolak gugatan warga karena keputusan merupakan wewenang penuh Kepala Dinas Pendidikan.

e. Mengusulkan perubahan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menghindari sengketa di masa depan.

42 / 90

[1AHAP42] Sebuah perusahaan swasta menggugat pemerintah kota karena mencabut izin usaha mereka secara sepihak setelah terjadi pelanggaran ringan dalam operasional. Pemerintah kota berdalih bahwa pencabutan izin adalah langkah preventif untuk menjaga ketertiban umum, tetapi perusahaan berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak proporsional.

Bagaimana sengketa ini dapat diselesaikan secara adil?

Apa yang harus menjadi fokus pengadilan dalam menilai kebijakan pemerintah kota?

a. Memastikan bahwa pencabutan izin tidak menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.

b. Menilai apakah perusahaan telah memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

c. Menilai apakah perusahaan memiliki bukti pelanggaran serupa di masa lalu.

d. Memerintahkan pemerintah kota untuk mencabut kebijakan pencabutan izin tersebut.

e. Mengkaji apakah tindakan pencabutan izin sesuai dengan asas proporsionalitas dan due process of law.

43 / 90

[1AHAP43] Salah satu prinsip dasar negara hukum menurut UUD 1945 adalah...

a. Negara memiliki kekuasaan mutlak atas semua aspek kehidupan masyarakat

b. Setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum

c. Pemerintah dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri

d. Lembaga peradilan hanya bertanggung jawab kepada presiden

e. Peraturan hukum berlaku untuk sebagian golongan masyarakat

44 / 90

[1AHAP44] Prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pemerintahan disebut...

a. Prinsip supremasi hukum

b. Prinsip kedaulatan rakyat

c. Prinsip persamaan di depan hukum

d. Prinsip pembatasan kekuasaan

e. Prinsip keadilan sosial

45 / 90

[1AHAP45] Ciri utama negara hukum adalah adanya peradilan yang...

a. Di bawah kendali eksekutif

b. Mandiri dan bebas dari intervensi pihak lain

c. Menyesuaikan putusannya dengan kebutuhan pemerintah

d. Hanya melayani perkara pidana

e. Memprioritaskan perkara administratif di atas yang lainnya

46 / 90

[1AHAP46] Sebuah perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi berbasis AI yang mampu memberikan rekomendasi investasi kepada penggunanya. Namun, muncul keluhan dari beberapa pengguna yang merasa dirugikan karena rekomendasi yang diberikan menyebabkan kerugian finansial. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum penyedia aplikasi atas dampak keputusan yang diambil berdasarkan algoritma AI tersebut.

Bagaimana hukum di era digital dapat mengakomodasi tanggung jawab penyedia aplikasi berbasis AI?

Apa langkah utama yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum terhadap kasus ini?

a. Menyusun regulasi khusus untuk mengatur penggunaan algoritma AI dalam layanan berbasis teknologi.

b. Mengadopsi hukum internasional tentang perlindungan konsumen secara langsung ke dalam hukum nasional.

c. Menambahkan ketentuan tentang tanggung jawab perdata dalam perjanjian penggunaan aplikasi AI.

d. Mengatur standar etika untuk pengembang teknologi agar lebih bertanggung jawab atas dampak produknya.

e. Mengklasifikasikan aplikasi berbasis AI sebagai alat bantu sehingga penyedia terbebas dari tanggung jawab hukum.

47 / 90

[1AHAP47] Di sebuah negara, penggunaan data pribadi warga negara dalam aplikasi berbasis digital menjadi isu yang hangat. Banyak perusahaan teknologi menggunakan data pengguna untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan eksplisit. Pemerintah mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk mengatasi masalah ini.

Bagaimana peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital?

Apa elemen penting yang harus diatur dalam Undang-Undang PDP agar efektif melindungi data pribadi?

a. Penetapan mekanisme persetujuan eksplisit pengguna sebelum data diproses.

b. Pemberian hak eksklusif kepada pemerintah untuk mengakses seluruh data pribadi pengguna.

c. Penghapusan data yang tidak digunakan lagi oleh perusahaan setelah waktu tertentu.

d. Penerapan sanksi administratif yang tegas untuk pelanggaran ringan terhadap perlindungan data.

e. Penyusunan aturan yang membolehkan perusahaan menyimpan data tanpa batas waktu jika diperlukan untuk riset.

48 / 90

[1AHAP48] Seorang warga melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial karena sebuah akun anonim menyebarkan informasi yang merugikan reputasinya. Namun, pelaku tidak dapat diidentifikasi karena menggunakan alamat IP dari luar negeri dan identitas palsu.

Bagaimana hukum siber dapat diterapkan dalam situasi ini untuk melindungi korban?

Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini?

a. Mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

b. Menyusun perjanjian bilateral dengan negara lain untuk mempermudah ekstradisi pelaku.

c. Meningkatkan pengawasan terhadap semua akun media sosial di dalam negeri.

d. Mengembangkan teknologi pelacakan IP untuk mendeteksi lokasi asli pelaku.

e. Meminta penyedia platform media sosial untuk mengungkap data pengguna anonim tersebut.

49 / 90

[1AHAP49] Sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware yang menyebabkan data pentingnya terkunci. Pelaku meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto agar data dapat dikembalikan. Perusahaan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk menyelidiki pelaku dan mencegah serangan serupa di masa depan.

Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ransomware?

Apa prioritas utama dalam menangani kasus ransomware seperti ini?

a. Membayar tebusan segera untuk memastikan data perusahaan kembali aman.

b. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan mencegah serangan lanjutan.

c. Menghapus semua data terenkripsi dan membangun ulang sistem perusahaan.

d. Mengajukan gugatan perdata terhadap penyedia layanan keamanan siber yang digunakan perusahaan.

e. Menginstruksikan seluruh karyawan untuk tidak membuka email mencurigakan di masa depan.

50 / 90

[1AHAP50] Sebuah undang-undang baru tentang perlindungan data siber memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi seluruh transaksi digital masyarakat. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap melanggar privasi dan melibatkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Bagaimana undang-undang ini dapat disesuaikan agar tidak melanggar privasi masyarakat?

Apa pendekatan yang tepat untuk menyeimbangkan antara keamanan siber dan perlindungan privasi?

a. Membatasi kewenangan pemerintah hanya untuk transaksi yang mencurigakan.

b. Melibatkan semua pihak dalam konsultasi publik sebelum undang-undang diterapkan.

c. Meningkatkan transparansi melalui pengawasan internal di lembaga pemerintah.

d. Mewajibkan perusahaan teknologi untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada pemerintah.

e. Memberikan pelatihan privasi kepada aparat penegak hukum agar lebih memahami hak masyarakat.

51 / 90

[1AHAP51] Dalam mengidentifikasi masalah hukum pada peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah:

a. Membuat rancangan revisi peraturan yang baru

b. Menyusun dokumen pendukung penegakan hukum

c. Mengkaji ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya

d. Menentukan penanggung jawab pelaksanaan aturan

e. Mengusulkan penghapusan peraturan yang sudah tidak berlaku

52 / 90

[1AHAP52] Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dengan aturan di tingkat yang lebih tinggi dapat disebut sebagai:

a. Lex specialis

b. Harmonisasi kebijakan

c. Lex superior

d. Masalah hierarki hukum

e. Konflik antarinstansi

53 / 90

[1AHAP53] Dalam teknik identifikasi masalah hukum, analisis struktur hukum mengacu pada:

a. Pelaksanaan hukum di masyarakat

b. Pemahaman norma hukum oleh pengguna

c. Hubungan antaraturan dalam hierarki hukum

d. Pengawasan terhadap pelanggaran hukum

e. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran

54 / 90

[1AHAP54] Apa metode utama yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan?

a. Studi lapangan terhadap pelaku hukum

b. Meningkatkan sosialisasi aturan hukum

c. Penyelesaian konflik antarinstansi pemerintah

d. Penerapan hukum kasus per kasus

e. Analisis dokumen dan kajian literatur hukum

55 / 90

[1AHAP55] Sebuah revisi Undang-Undang mengenai perlindungan pekerja migran telah disahkan dengan tujuan memberikan perlindungan lebih besar bagi pekerja di luar negeri. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan lebih rinci tentang tanggung jawab agen penyalur pekerja. Setelah enam bulan implementasi, laporan menunjukkan adanya penurunan kasus penipuan terhadap pekerja migran. Namun, di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah pekerja migran ilegal yang tidak tercatat.

Bagaimana revisi UU ini dapat dievaluasi untuk memastikan tujuannya tercapai?

Langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk menilai efektivitas revisi UU ini?

a. Mengukur dampak perubahan UU terhadap jumlah pekerja migran resmi di luar negeri.

b. Melakukan survei kepada pekerja migran terkait pengalaman mereka setelah revisi UU.

c. Menyelidiki penyebab peningkatan jumlah pekerja migran ilegal pasca-revisi UU.

d. Membandingkan data jumlah kasus pelanggaran pekerja migran sebelum dan sesudah revisi UU.

e. Mengajukan usulan amandemen baru untuk menekan angka pekerja migran ilegal.

56 / 90

[1AHAP56] Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen, pemerintah merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih tegas tentang transaksi digital. Salah satu poin revisi adalah kewajiban platform e-commerce menyediakan mekanisme pengembalian dana yang lebih transparan. Namun, dalam praktiknya, konsumen masih melaporkan kesulitan dalam mendapatkan pengembalian dana karena ketentuan platform yang dianggap terlalu rumit.

Apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas revisi UU ini?

Apa pendekatan terbaik untuk memastikan revisi UU memberikan dampak yang optimal?

a. Menyusun pedoman teknis yang lebih spesifik bagi platform e-commerce.

b. Melibatkan pengawasan ketat oleh lembaga perlindungan konsumen terhadap semua transaksi digital.

c. Memberikan sanksi denda kepada platform e-commerce yang tidak mematuhi ketentuan revisi UU.

d. Mengadakan pelatihan kepada pelaku usaha terkait implementasi revisi UU.

e. Mengganti ketentuan revisi dengan aturan baru yang lebih sederhana.

57 / 90

[1AHAP57] Sebuah konflik norma terjadi antara Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi lahan dan Peraturan Menteri terkait pembangunan infrastruktur strategis. Perda tersebut melarang perubahan fungsi lahan hijau, sementara Peraturan Menteri mengizinkan konversi lahan hijau untuk proyek infrastruktur tertentu. Akibatnya, proses pembangunan infrastruktur di daerah tersebut terhenti karena ketidaksesuaian regulasi.

Bagaimana cara menyelesaikan konflik norma tersebut agar pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan sesuai aturan?

Apa langkah penyelesaian yang paling tepat?

a. Mengajukan judicial review terhadap Perda ke Mahkamah Konstitusi.

b. Menyesuaikan Perda agar sesuai dengan Peraturan Menteri melalui revisi.

c. Menggunakan pendekatan diskresi oleh pejabat terkait untuk melanjutkan proyek.

d. Membentuk tim khusus untuk melakukan harmonisasi antara Perda dan Peraturan Menteri.

e. Mengalihkan kewenangan implementasi proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.

58 / 90

[1AHAP58] Sebuah perusahaan multinasional menghadapi masalah hukum karena terjadi konflik antara Peraturan Pemerintah tentang pajak digital dengan Peraturan Daerah mengenai retribusi jasa. Perusahaan diminta membayar kewajiban yang serupa kepada pemerintah pusat dan daerah, sehingga menimbulkan beban ganda.

Bagaimana konflik norma antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat diselesaikan?

Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi konflik tersebut?

a. Melakukan koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan aturan.

b. Memberikan prioritas kepada Peraturan Pemerintah karena memiliki hierarki lebih tinggi.

c. Menunda penerapan Peraturan Daerah hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung.

d. Mengajukan gugatan oleh perusahaan terhadap Peraturan Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Mengajukan permohonan penundaan pembayaran hingga ada kejelasan hukum.

59 / 90

[1AHAP59] Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di instansi pemerintah dilakukan oleh:

a. Menteri Keuangan

b. Kepala daerah di setiap provinsi

c. Pimpinan organisasi masyarakat

d. Lembaga negara terkait fungsi pengawasan

e. Komisi Pemilihan Umum

60 / 90

[1AHAP60] Dalam pengawasan pelaksanaan UU, apa langkah pertama yang harus dilakukan?

a. Menyusun laporan tahunan

b. Melakukan audit eksternal

c. Mengidentifikasi potensi pelanggaran aturan

d. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan

e. Mengembangkan sistem berbasis teknologi

61 / 90

[1AHAP61] Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan instansi terhadap peraturan adalah:

a. Analisis dampak lingkungan

b. Matriks indikator kepatuhan hukum

c. Pengawasan non-struktural

d. Penilaian kinerja anggaran

e. Penerbitan surat keputusan baru

62 / 90

[1AHAP62] Apa tujuan utama dari pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di instansi pemerintah?

a. Memastikan anggaran negara digunakan secara efektif

b. Mengintegrasikan teknologi dalam operasional instansi

c. Menyediakan data untuk proses legislasi baru

d. Mengurangi beban kerja instansi pemerintah

e. Menjamin peraturan dilaksanakan sesuai ketentuan

63 / 90

[1AHAP63] Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri mengenai transparansi belanja publik, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui situs resmi. Setelah satu tahun implementasi, laporan menunjukkan bahwa 80% instansi telah mempublikasikan laporan mereka, tetapi hanya 40% masyarakat yang mengakses dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan pengawasan publik.

Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan implementasi peraturan tersebut?

Langkah apa yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas peraturan ini dalam mencapai tujuannya?

a. Membandingkan tingkat akses masyarakat terhadap laporan keuangan instansi di berbagai daerah.

b. Mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan laporan oleh masyarakat.

c. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi belanja publik yang ada.

d. Mengevaluasi isi laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan dapat dipahami masyarakat.

e. Menggunakan survei untuk mengetahui jumlah masyarakat yang memanfaatkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

64 / 90

[1AHAP64] Pemerintah Daerah Kabupaten X telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan limbah domestik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Perda ini mengharuskan warga memilah limbah sebelum dibuang. Namun, laporan tahunan menunjukkan hanya 30% rumah tangga yang mematuhi aturan ini, meskipun telah dilakukan sosialisasi.

Apa yang harus dievaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan?

Apa langkah evaluasi yang paling relevan dalam kasus ini?

a. Menganalisis apakah sanksi yang diatur dalam Perda sudah efektif diterapkan oleh pemerintah daerah.

b. Membandingkan tingkat kepatuhan warga di berbagai wilayah Kabupaten X.

c. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui faktor yang menghambat pemilahan limbah domestik.

d. Mengukur dampak lingkungan sebelum dan setelah diberlakukannya Perda.

e. Meninjau ulang alokasi anggaran untuk program sosialisasi pengelolaan limbah.

65 / 90

[1AHAP65] Sebuah kota besar menerapkan Peraturan Walikota tentang pembatasan kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Peraturan ini mengatur sistem ganjil-genap di jalan utama pada jam sibuk. Setelah enam bulan, survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa tidak terlayani oleh transportasi umum, yang menjadi alternatif utama dalam kebijakan tersebut. Akibatnya, banyak warga yang membeli kendaraan kedua untuk menghindari pembatasan.

Apa kendala utama dalam pelaksanaan peraturan ini?

Apa langkah terbaik untuk mengatasi kendala tersebut?

a. Menambahkan rute baru pada sistem transportasi umum yang ada.

b. Mengubah jadwal pembatasan kendaraan bermotor agar lebih fleksibel.

c. Memberikan insentif kepada warga yang menggunakan transportasi umum.

d. Meningkatkan kualitas transportasi umum sehingga dapat menarik lebih banyak pengguna.

e. Menambah titik kontrol untuk memastikan penerapan peraturan lebih ketat.

66 / 90

[1AHAP66] Di sebuah daerah terpencil, pemerintah daerah menerapkan Peraturan Daerah mengenai kewajiban pemakaian teknologi irigasi hemat air untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, petani setempat kesulitan menerapkan teknologi tersebut karena biaya awal yang tinggi dan kurangnya pelatihan.

Apa yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Perda ini?

Langkah apa yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut?

a. Memberikan bantuan subsidi kepada petani untuk membeli teknologi irigasi.

b. Menyediakan fasilitas pelatihan intensif tentang teknologi irigasi hemat air.

c. Melibatkan pihak swasta untuk menyediakan teknologi irigasi dengan biaya yang lebih terjangkau.

d. Melakukan evaluasi ulang terhadap kelayakan ekonomi teknologi irigasi tersebut bagi petani lokal.

e. Menunda kewajiban pemakaian teknologi hingga ada dukungan penuh dari pemerintah pusat.

67 / 90

[1AHAP67] Langkah awal dalam menyusun dokumen perjanjian instansi pemerintah adalah:

a. Menentukan pasal sanksi dalam perjanjian

b. Membentuk tim penyusun dokumen

c. Melakukan kajian hukum dan kebutuhan pihak terkait

d. Menentukan pihak pelaksana pengawasan

e. Membuat salinan dokumen untuk arsip internal

68 / 90

[1AHAP68] Dokumen perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, yaitu:

a. Terdiri atas ketentuan umum dan khusus

b. Ditandatangani oleh pengacara dari kedua belah pihak

c. Menyertakan lampiran tambahan sebagai bukti legalitas

d. Adanya kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu

e. Disetujui oleh pihak ketiga sebagai saksi

69 / 90

[1AHAP69] Dalam proses penyusunan dokumen perjanjian, analisis risiko bertujuan untuk:

a. Memastikan kesepakatan pihak-pihak terkait

b. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum di masa depan

c. Menyusun klausul tambahan untuk perjanjian

d. Menentukan jadwal pelaksanaan perjanjian

e. Menyederhanakan dokumen perjanjian agar mudah dipahami

70 / 90

[1AHAP70] Klausul dalam dokumen perjanjian yang mengatur tentang penyelesaian sengketa biasanya mengacu pada:

a. Kode etik pegawai negeri sipil

b. Undang-Undang Peradilan Agama

c. Mekanisme arbitrase atau pengadilan

d. Prosedur administrasi internal

e. Peraturan tentang pengelolaan keuangan

71 / 90

[1AHAP71] Pengelolaan informasi hukum adalah proses untuk:

a. Menyediakan data hukum kepada masyarakat umum

b. Meningkatkan jumlah peraturan daerah

c. Mengurangi konflik hukum antarinstansi

d. Membuat sistem digital untuk publikasi peraturan

e. Menentukan sanksi atas pelanggaran hukum

72 / 90

[1AHAP72] Metode utama yang digunakan dalam pengelolaan informasi hukum di era digital adalah:

a. Penyusunan dokumen hukum secara manual

b. Pelatihan khusus bagi pengelola hukum

c. Penentuan lembaga yang bertanggung jawab

d. Penerbitan buku hukum secara berkala

e. Penerapan sistem basis data hukum elektronik

73 / 90

[1AHAP73] Salah satu fungsi utama pengelolaan informasi hukum adalah:

a. Membuat undang-undang baru

b. Menyediakan data untuk pengambilan keputusan hukum

c. Mengawasi pelaksanaan perjanjian

d. Menghapus peraturan yang tidak relevan

e. Meningkatkan anggaran hukum tahunan

74 / 90

[1AHAP74] Pengelolaan informasi hukum di instansi pemerintah bertujuan untuk:

a. Mempercepat revisi undang-undang

b. Memastikan pelaksanaan peraturan sesuai prosedur

c. Menentukan arah kebijakan hukum yang baru

d. Mengurangi konflik antarinstansi pemerintah

e. Menyediakan informasi hukum yang akurat dan up-to-date

75 / 90

[1AHAP75] Sebuah instansi pemerintah menandatangani perjanjian dengan kontraktor swasta untuk pembangunan gedung kantor baru. Dalam dokumen perjanjian disebutkan bahwa kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas keterlambatan penyelesaian proyek. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut.

Bagaimana risiko hukum dari perjanjian ini dapat memengaruhi pelaksanaan proyek?

Apa langkah yang paling tepat untuk mengurangi risiko hukum yang ada?

a. Memperbarui perjanjian dengan menambahkan klausul yang mengatur sanksi finansial jika terjadi keterlambatan.

b. Melibatkan mediator profesional untuk menyelesaikan potensi sengketa yang timbul selama proyek berlangsung.

c. Melakukan peninjauan ulang seluruh perjanjian untuk memastikan semua potensi risiko hukum teridentifikasi.

d. Menyusun adendum perjanjian yang mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa secara rinci.

e. Mengurangi kompleksitas proyek untuk meminimalkan potensi sengketa.

76 / 90

[1AHAP76] Dalam perjanjian kerja sama antara kementerian dan perusahaan teknologi, terdapat klausul yang memberikan wewenang penuh kepada perusahaan untuk menentukan spesifikasi teknis perangkat lunak yang akan digunakan. Setelah perangkat lunak selesai dibuat, ditemukan bahwa spesifikasi teknis tidak kompatibel dengan infrastruktur IT milik kementerian.

Apa risiko hukum yang muncul akibat klausul tersebut?

Apa langkah terbaik yang harus diambil untuk mengurangi risiko serupa pada perjanjian berikutnya?

a. Mengubah klausul menjadi pemberian hak veto kepada kementerian atas spesifikasi teknis.

b. Memasukkan klausul uji kelayakan teknis sebelum perangkat lunak diterima.

c. Menambahkan perjanjian baru yang mengatur mekanisme perbaikan perangkat lunak.

d. Menyusun ulang kontrak dengan klausul yang memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga sebagai penengah.

e. Menerapkan sanksi denda kepada perusahaan jika perangkat lunak tidak sesuai spesifikasi.

77 / 90

[1AHAP77] Pemerintah daerah menandatangani perjanjian dengan perusahaan konstruksi untuk pembangunan jalan tol. Dalam klausul kontrak disebutkan bahwa perusahaan harus menggunakan material berkualitas premium untuk menjamin keamanan jalan. Namun, hasil audit menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan material yang tidak memenuhi standar, sehingga menimbulkan kerusakan dini pada jalan.

Bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran klausul perjanjian tersebut?

Langkah apa yang paling efektif untuk menangani kasus ini?

a. Mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan atas pelanggaran klausul perjanjian.

b. Memberikan waktu tambahan kepada perusahaan untuk memperbaiki jalan menggunakan material sesuai standar.

c. Menghentikan kerja sama dengan perusahaan konstruksi dan mencari mitra baru.

d. Menyusun perjanjian baru yang mengatur pengawasan lebih ketat terhadap material yang digunakan.

e. Melibatkan auditor independen untuk memastikan seluruh pelanggaran telah diperbaiki.

78 / 90

[1AHAP78] Dalam sebuah perjanjian penyediaan jasa kebersihan gedung pemerintah, penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban pembersihan mingguan sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menyebabkan gangguan operasional pada instansi terkait. Klausul kontrak mencantumkan kewajiban penyedia jasa untuk memberikan kompensasi dalam bentuk diskon atas jasa yang tidak terpenuhi.

Bagaimana menyelesaikan pelanggaran ini untuk memastikan tidak terulang?

Apa langkah terbaik yang harus dilakukan instansi pemerintah?

a. Memperketat jadwal inspeksi kebersihan oleh pihak internal instansi.

b. Mengganti penyedia jasa dengan perusahaan yang lebih kompeten.

c. Meminta kompensasi sesuai klausul dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa.

d. Menyusun perjanjian baru dengan persyaratan lebih ketat untuk penyedia jasa kebersihan.

e. Menambah ketentuan penalti finansial bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi jadwal.

79 / 90

[1AHAP79] Sebuah pemerintah daerah mengidentifikasi peningkatan kasus pelanggaran peraturan daerah di sektor lingkungan hidup. Data menunjukkan masyarakat setempat tidak memahami regulasi yang berlaku, terutama terkait pengelolaan limbah domestik. Pemerintah daerah ingin menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat terkait masalah ini.

Apa langkah strategis yang paling efektif dalam menganalisis kebutuhan informasi hukum masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

a. Melakukan survei langsung kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka terkait peraturan yang berlaku

b. Membentuk tim advokasi hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada pelanggar peraturan

c. Menyusun dokumen informasi hukum yang lengkap dan didistribusikan melalui media cetak saja

d. Mengadakan pelatihan hukum kepada pejabat pemerintah terkait regulasi lingkungan

e. Membuat peraturan baru yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah domestik

80 / 90

[1AHAP80] Sebuah komunitas nelayan lokal menghadapi kesulitan memahami prosedur legal terkait izin usaha perikanan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tidak memiliki akses ke informasi hukum yang akurat. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan informasi hukum nelayan terpenuhi.

Apa langkah terbaik untuk memastikan kebutuhan informasi hukum nelayan dapat dipenuhi secara berkelanjutan?

a. Membentuk pusat informasi hukum keliling yang dapat diakses di area komunitas nelayan

b. Menyediakan modul pelatihan hukum secara online tanpa melibatkan nelayan secara langsung

c. Mengedarkan buku panduan regulasi perikanan kepada ketua kelompok nelayan

d. Mengadakan seminar hukum dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah

e. Mendelegasikan penjelasan regulasi kepada aparat desa

81 / 90

[1AHAP81] Sebuah kementerian meluncurkan platform digital untuk mempublikasikan peraturan dan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, hanya 15% pengguna yang mampu mengakses informasi secara efektif karena antarmuka platform sulit dipahami. Apa langkah terbaik untuk meningkatkan aksesibilitas platform tersebut?

a. Menyediakan tutorial lengkap dalam bentuk video untuk memandu pengguna menggunakan platform

b. Membatasi akses platform hanya untuk pejabat pemerintah agar penggunaan lebih terkendali

c. Membuat fitur pencarian sederhana dan kategori yang jelas sesuai kebutuhan pengguna

d. Memperbanyak jenis regulasi yang diunggah pada platform digital

e. Menyediakan pusat layanan konsultasi hukum langsung di kantor kementerian

82 / 90

[1AHAP82] Sebuah instansi pemerintah menghadapi masalah keterbatasan anggaran dalam mengelola sistem digital informasi hukum. Sebagai upaya efisiensi, instansi tersebut mempertimbangkan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan layanan digital. Apa langkah strategis paling tepat?

a. Mengganti sistem digital dengan penyedia layanan yang lebih murah meskipun kualitasnya lebih rendah

b. Mengurangi jumlah fitur dalam platform untuk menekan biaya pemeliharaan

c. Meningkatkan pelatihan internal untuk pengelola platform digital agar lebih efisien

d. Membatasi akses informasi hukum pada jam kerja resmi instansi

e. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mendanai pengelolaan platform

83 / 90

[1AHAP83] Salah satu prinsip pelayanan hukum yang baik adalah memberikan pelayanan yang responsif. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini?

a. Memberikan layanan hukum yang berbasis teknologi canggih

b. Menyediakan layanan hukum yang bersifat terbuka untuk semua pihak

c. Memberikan pelayanan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

d. Menyediakan dokumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

e. Memastikan layanan hukum dapat diakses oleh masyarakat di daerah terpencil

84 / 90

[1AHAP84] Prinsip keadilan dalam pelayanan hukum menekankan pada apa?

a. Meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat umum

b. Mengutamakan pelayanan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan

c. Menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pengguna

d. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mendapatkan layanan hukum

e. Memastikan seluruh proses layanan didokumentasikan secara transparan

85 / 90

[1AHAP85] Salah satu elemen dalam prinsip transparansi pelayanan hukum adalah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Apa manfaat utama dari penerapan prinsip ini?

a. Mempercepat proses penyelesaian kasus hukum

b. Mempermudah proses revisi dokumen hukum yang sudah disahkan

c. Menjamin dokumen hukum tersimpan dengan baik di instansi terkait

d. Meningkatkan efisiensi kerja staf pelayanan hukum

e. Memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya terkait hukum

86 / 90

[1AHAP86] Prinsip akuntabilitas dalam pelayanan hukum berkaitan dengan kemampuan instansi untuk:

a. Memastikan proses layanan dapat diselesaikan tepat waktu

b. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan layanan hukum yang diambil

c. Memberikan layanan hukum yang terjangkau untuk seluruh masyarakat

d. Menyediakan fasilitas hukum tambahan di daerah tertentu

e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan

87 / 90

[1AHAP87] Sebuah instansi pemerintah daerah yang menangani layanan pembuatan dokumen hukum, seperti akta hibah dan perjanjian kerjasama, mengalami lonjakan pengaduan dari masyarakat terkait waktu tunggu yang terlalu lama. Berdasarkan data, waktu rata-rata penyelesaian dokumen adalah 30 hari, jauh dari standar layanan yang ditetapkan, yaitu 15 hari.

Langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan hukum di instansi tersebut?

a. Membandingkan data waktu layanan dengan instansi pemerintah di wilayah lain yang memiliki beban kerja serupa

b. Menambah jumlah pegawai administrasi tanpa mengubah alur prosedur yang ada

c. Mengadakan pelatihan kepada pegawai terkait pentingnya pemenuhan standar waktu layanan

d. Mengidentifikasi hambatan pada setiap tahap proses layanan melalui analisis alur kerja

e. Membuat pengumuman kepada masyarakat mengenai alasan waktu layanan yang lebih lama

88 / 90

[1AHAP88] Sebuah survei kepada pengguna layanan hukum menunjukkan bahwa 60% responden merasa proses pengajuan izin usaha terlalu rumit dan memakan waktu. Instansi terkait ingin mengevaluasi efektivitas sistem layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Apa langkah evaluasi yang paling tepat untuk mengatasi keluhan ini?

a. Menyederhanakan persyaratan administrasi tanpa mengurangi kelengkapan dokumen hukum yang diperlukan

b. Mengadakan diskusi terbuka dengan masyarakat untuk mengetahui keluhan mereka lebih lanjut

c. Menambahkan loket layanan untuk mengurangi antrean pada saat jam sibuk

d. Meningkatkan jumlah staf frontliner yang melayani masyarakat secara langsung

e. Membuat kampanye publikasi mengenai pentingnya prosedur yang sudah diterapkan

89 / 90

[1AHAP89] Sebuah kabupaten dengan mayoritas penduduk petani meluncurkan layanan digital untuk pengajuan sertifikasi tanah. Namun, banyak petani mengeluhkan kesulitan mengakses layanan karena keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi teknologi.

Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan layanan hukum tersebut?

a. Menyediakan pelatihan literasi digital di kantor desa setempat secara berkala

b. Menyediakan layanan pengajuan manual di kantor desa untuk melengkapi layanan digital

c. Mengembangkan aplikasi berbasis offline yang bisa diakses di area dengan jaringan terbatas

d. Mengurangi fitur layanan digital agar lebih sederhana bagi masyarakat desa

e. Membuka kantor cabang baru di setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan hukum

90 / 90

[1AHAP90] Sebuah kota besar menghadapi lonjakan permintaan legalisasi dokumen pribadi seperti surat kuasa dan akta lahir. Akibatnya, antrean di kantor layanan hukum meningkat hingga dua kali lipat. Pemerintah kota telah menyediakan layanan berbasis aplikasi digital, tetapi penggunaan aplikasi masih rendah karena masyarakat tidak memahami prosedur pengajuannya.

Apa solusi terbaik untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi layanan hukum digital?

a. Menyediakan tutorial interaktif pada aplikasi tentang cara penggunaan layanan

b. Mengadakan program sosialisasi penggunaan aplikasi melalui media sosial dan televisi lokal

c. Memberikan insentif kepada pengguna yang menggunakan aplikasi untuk mendorong penggunaannya

d. Menyediakan pendampingan langsung di kantor layanan untuk masyarakat yang ingin mencoba aplikasi

e. Mengurangi jumlah dokumen yang bisa dilayani secara digital untuk meningkatkan fokus layanan

Your score is

The average score is 0%

Seragam Baru ASN 2025, PPPK Kini Setara dengan PNS

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan perubahan besar terkait aturan pakaian dinas dan atribut Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk …

•

14/05/2025

•

No Comments

Peluang CPNS 2025 untuk Usia 40 Tahun: Syarat dan Formasi yang Tersedia

Pemerintah Indonesia kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil …

•

08/05/2025

•

No Comments

Kapan CPNS 2025 Dibuka? Simak Perkiraan dan Fakta Terbarunya

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh jutaan pelamar di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan orang …

•

06/05/2025

•

No Comments

Krisis ASN di Pemda DIY: Sultan HB X Minta DPR Bertindak

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) tengah menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam sebuah …

•

02/05/2025

•

No Comments

Pengumuman Resmi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian April 2025, Simak Rinciannya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis pengumuman resmi terkait hasil Uji Kompetensi (Ukom) Jabatan Fungsional (JF) Bidang Kepegawaian untuk periode …

•

30/04/2025

•

No Comments

Guru ASN Kini Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Muhammadiyah Terbantu

Sekolah-sekolah swasta, termasuk Muhammadiyah, kini mendapat angin segar dari pemerintah. Melalui kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar …

•

24/04/2025

•

No Comments

Nasib CPNS dan PPPK Dompu Masih Menggantung, Ribuan Orang Menanti Kepastian

Ribuan calon aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus bersabar lebih lama. Hingga pertengahan April …

•

23/04/2025

•

No Comments

Honorer R3 Gagal CPNS Tetap Diangkat: Skema PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi

Kabar terbaru bagi tenaga honorer kategori R3 membawa angin segar. Mereka yang tidak berhasil lolos dalam seleksi CPNS tahun 2024 …

•

22/04/2025

•

No Comments

Pejuang Pendidikan ID

Analis Hukum Ahli Pertama

Seragam Baru ASN 2025, PPPK Kini Setara dengan PNS

Peluang CPNS 2025 untuk Usia 40 Tahun: Syarat dan Formasi yang Tersedia

Kapan CPNS 2025 Dibuka? Simak Perkiraan dan Fakta Terbarunya

Krisis ASN di Pemda DIY: Sultan HB X Minta DPR Bertindak

Pengumuman Resmi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian April 2025, Simak Rinciannya

Guru ASN Kini Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Muhammadiyah Terbantu

Nasib CPNS dan PPPK Dompu Masih Menggantung, Ribuan Orang Menanti Kepastian

Honorer R3 Gagal CPNS Tetap Diangkat: Skema PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi

Pejuang Pendidikan ID