Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

90 soal tryout Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama dibuat dengan berpedoman pada surat MenpanRB no B/5767/M.SM.01.00/2024. Hal: Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Daftar materi dibawah ini:

Pengetahuan Umum:
1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan UndangUndang Dasar
2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum

Pengetahuan Khusus:
1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Selamat belajar!

1 / 90

[1ADKAP1] Dalam sidang BPUPKI, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara untuk Indonesia merdeka. Salah satu nilai Pancasila adalah menjunjung tinggi persatuan bangsa. Bagaimana penerapan nilai ini tercermin dalam kebijakan negara terkait keragaman budaya?

a. Membatasi aktivitas budaya lokal untuk menghindari konflik antarbudaya.

b. Mewajibkan semua daerah untuk memiliki simbol budaya yang seragam.

c. Memfasilitasi kegiatan budaya lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman.

d. Mengutamakan budaya nasional dengan mengesampingkan budaya daerah.

e. Memberikan prioritas pada budaya mayoritas dalam perumusan kebijakan.

2 / 90

[1ADKAP2] Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila yang saling berkaitan. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat nilai penghormatan terhadap keyakinan yang beragam. Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pelayanan publik?

a. Membuat aturan ibadah yang berlaku sama di seluruh institusi negara.

b. Menghapuskan fasilitas ibadah untuk menjaga netralitas institusi publik.

c. Menerapkan kebijakan seragam tanpa mempertimbangkan keyakinan agama tertentu.

d. Menjadikan agama mayoritas sebagai patokan kebijakan di lembaga negara.

e. Menyediakan fasilitas ibadah sesuai kebutuhan agama-agama yang diakui.

3 / 90

[1ADKAP3] Dalam sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terdapat amanat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, bagaimana prinsip ini dapat diterapkan?

a. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional berdasarkan kebutuhan setiap daerah.

c. Memberikan fokus pembangunan pada daerah dengan populasi terbesar.

d. Meningkatkan pembangunan hanya di daerah yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar.

e. Menjadikan pembangunan daerah terdepan sebagai prioritas tunggal.

4 / 90

[1ADKAP4] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul sedang menghadapi permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan. Kepala dinas mengusulkan untuk menjalankan program sosialisasi berbasis nilai-nilai Pancasila. Bagaimana implementasi nilai Pancasila dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?

a. Memberikan penghargaan finansial kepada setiap individu yang melaporkan perubahan data mereka.

b. Melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga.

c. Mengeluarkan kebijakan yang hanya memberikan akses layanan publik kepada warga dengan data terbaru.

d. Membuat sistem pelaporan berbasis daring tanpa melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat.

e. Mengarahkan petugas untuk melakukan kunjungan door-to-door sebagai bentuk pengawasan kepada warga.

5 / 90

[1ADKAP5] Dalam sebuah rapat di Kementerian Dalam Negeri, ditemukan bahwa beberapa daerah masih memiliki angka kesenjangan pelayanan publik yang tinggi, khususnya terkait perekaman data kependudukan. Bagaimana prinsip Pancasila dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini?

a. Menjalankan program kerja sama antar daerah agar sumber daya lebih merata.

b. Memprioritaskan pengiriman anggaran khusus untuk daerah yang memiliki populasi besar.

c. Memberikan tanggung jawab penuh kepada daerah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

d. Melakukan sentralisasi kebijakan perekaman data untuk seluruh wilayah di Indonesia.

e. Mengutamakan peningkatan pelayanan pada daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi.

6 / 90

[1ADKAP6] Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu implementasinya adalah pembentukan lembaga negara yang menjalankan fungsi checks and balances. Manakah lembaga berikut yang mencerminkan prinsip ini?

a. Kementerian Dalam Negeri

b. Badan Pusat Statistik

c. Dewan Perwakilan Rakyat

d. Mahkamah Konstitusi

e. Sekretariat Kabinet

7 / 90

[1ADKAP7] Dalam kerangka implementasi UUD 1945, terdapat kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan asas otonomi daerah. Apa tujuan utama asas ini sesuai dengan UUD 1945?

a. Mengoptimalkan peran pemerintah pusat dalam pengawasan daerah

b. Memberikan kewenangan daerah untuk melaksanakan pemekaran wilayah

c. Menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

d. Memusatkan kegiatan pemerintahan pada daerah tertentu yang dianggap strategis

e. Meningkatkan fungsi daerah sebagai pelaksana administrasi negara

8 / 90

[1ADKAP8] UUD 1945 menetapkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu implementasinya adalah hak memperoleh pendidikan. Bagaimana negara memastikan pemenuhan hak ini sesuai dengan amanat konstitusi?

a. Memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu

b. Menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya

c. Menyediakan pendidikan dasar gratis di semua sekolah negeri

d. Meningkatkan standar kualitas sekolah swasta melalui regulasi ketat

e. Mengatur distribusi tenaga pendidik ke seluruh wilayah tanpa diskriminasi

9 / 90

[1ADKAP9] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sedang menghadapi permasalahan data kependudukan yang tidak sinkron antara data di tingkat desa dan data pusat. Hal ini berdampak pada terhambatnya program pemberian bantuan sosial berbasis data warga miskin. Berdasarkan UUD 1945, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan prinsip gotong royong dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk memperbaiki sistem data kependudukan. Langkah apa yang paling sesuai dilakukan oleh Dinas Kependudukan Banyuwangi untuk mengatasi masalah ini?

a. Menyerahkan proses verifikasi data sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk mempercepat sinkronisasi

b. Menggunakan data hasil survei langsung dari lembaga nonpemerintah untuk menggantikan data pusat

c. Melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk sinkronisasi data di semua tingkatan

d. Membuat kebijakan khusus untuk mengutamakan data desa dibandingkan data pusat dalam program bantuan

e. Menunda seluruh program bantuan hingga seluruh data sinkron antara pusat dan desa

10 / 90

[1ADKAP10] Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mendeteksi adanya data ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan kekeliruan dalam pelayanan publik seperti penerbitan KTP elektronik dan pendaftaran program pemerintah. Berdasarkan prinsip UUD 1945 tentang kepastian hukum, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini?

a. Menghapus salah satu NIK ganda yang dianggap tidak aktif berdasarkan data terakhir

b. Menyediakan aplikasi khusus untuk warga melaporkan data kependudukan yang ganda

c. Mengadakan konsolidasi data nasional dengan melibatkan kementerian terkait untuk memvalidasi data ganda

d. Memberikan NIK baru kepada warga yang terdampak data ganda tanpa memberitahu perubahan tersebut

e. Mengarahkan warga untuk melapor langsung ke kantor Dukcapil kabupaten/kota untuk memperbaiki data

11 / 90

[1ADKAP11] Dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, masyarakat mengeluhkan minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendataan penduduk berbasis teknologi. Prinsip demokrasi yang perlu diterapkan dalam situasi ini adalah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Langkah apa yang paling mencerminkan prinsip tersebut?

a. Memberikan pelatihan teknologi kepada seluruh petugas Dukcapil

b. Mengadakan forum diskusi rutin yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan

c. Menyusun kebijakan secara mandiri berdasarkan evaluasi internal dinas

d. Membuat kebijakan umum yang dianggap cocok untuk seluruh masyarakat

e. Melibatkan hanya tokoh masyarakat tertentu dalam pengambilan keputusan

12 / 90

[1ADKAP12] Pada sebuah rapat kerja di Kementerian Dalam Negeri, dibahas pentingnya penerapan prinsip demokrasi dalam penyusunan peraturan daerah. Salah satu ciri utama demokrasi adalah keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, apa langkah yang paling relevan dilakukan oleh pemerintah daerah?

a. Membentuk tim ahli internal untuk menyusun rancangan peraturan daerah

b. Melibatkan hanya lembaga formal yang diakui pemerintah untuk memberikan masukan

c. Menunggu usulan dari pemerintah pusat sebelum menyusun rancangan peraturan

d. Membuat kebijakan sementara untuk diuji coba sebelum disahkan menjadi peraturan daerah

e. Mengundang akademisi dan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan pada tahap awal penyusunan peraturan

13 / 90

[1ADKAP13] Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan Kota Makassar memutuskan untuk mengadakan konsultasi publik. Salah satu nilai demokrasi yang penting adalah kesetaraan dalam akses terhadap informasi. Langkah berikut ini manakah yang paling mendukung penerapan nilai tersebut?

a. Membuka layanan daring untuk masyarakat memberikan masukan kapan saja

b. Mengumumkan jadwal konsultasi hanya melalui media cetak lokal

c. Membatasi jumlah peserta konsultasi pada kelompok usia produktif

d. Menyediakan akses konsultasi hanya bagi warga yang memiliki NIK valid

e. Menggunakan survei tertutup untuk mendapatkan opini masyarakat secara terbatas

14 / 90

[1ADKAP14] Dalam sebuah diskusi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, muncul sebuah kasus mengenai pengelolaan data kependudukan yang harus dibuka secara transparan untuk memastikan pemilih dalam pemilihan kepala desa adalah warga yang memenuhi syarat. Beberapa pihak mendesak untuk mengakses seluruh data pribadi secara langsung, sementara pihak lain menekankan pentingnya melindungi data pribadi warga. Bagaimana prinsip demokrasi dan kehidupan bermasyarakat dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apa langkah yang paling sesuai bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi?

a. Mengadakan rapat dengan seluruh pihak terkait untuk menetapkan aturan baru tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku.

b. Memberikan akses langsung kepada semua pihak yang meminta data untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

c. Menyediakan akses data pemilih yang relevan, disesuaikan dengan regulasi, dan melibatkan diskusi terbuka dengan tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan.

d. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada pihak berwenang lain tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

e. Membatasi akses sepenuhnya untuk melindungi data pribadi tanpa mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

15 / 90

[1ADKAP15] Dalam pelaksanaan program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, terjadi perdebatan antara warga. Beberapa kelompok merasa aspirasi mereka tidak didengarkan karena mayoritas suara mendukung pembangunan taman umum, sementara mereka mengusulkan perbaikan saluran air untuk mengatasi banjir. Bagaimana prinsip musyawarah mufakat sebagai bagian dari demokrasi dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda? Apa tindakan yang paling tepat bagi fasilitator Musrenbang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut?

a. Memilih usulan yang mendapat dukungan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan pendapat kelompok minoritas.

b. Membatalkan Musrenbang untuk menghindari konflik dan meminta dinas terkait mengambil keputusan langsung.

c. Membagi alokasi anggaran sehingga kedua usulan dapat diakomodasi sebagian, sambil tetap melibatkan dialog untuk menyepakati prioritas.

d. Mengarahkan diskusi untuk mendukung salah satu pihak yang dianggap lebih penting berdasarkan kebutuhan dinas.

e. Menyelesaikan masalah dengan cara mengadakan voting ulang tanpa membahas lebih lanjut solusi yang menyatukan kepentingan.

16 / 90

[1ADKAP16] Dalam rapat kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, seorang staf menyampaikan bahwa ada warga yang melaporkan pengalaman mendapatkan pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan. Sebagai bagian dari evaluasi, kepala dinas meminta rekomendasi tindakan yang mencerminkan etika dan norma dalam pelayanan publik. Apa langkah yang paling sesuai untuk meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar selaras dengan etika dan norma kehidupan berbangsa?

a. Memberikan pelatihan kepada pegawai tentang etika pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

b. Meminta maaf kepada warga yang melapor tanpa melakukan tindakan evaluasi internal.

c. Memperketat aturan internal dengan menambahkan sanksi berat tanpa memberikan pelatihan tambahan.

d. Menyerahkan tanggung jawab peningkatan etika sepenuhnya kepada kepala seksi terkait.

e. Mengganti semua staf pelayanan dengan pegawai baru untuk memperbaiki citra instansi.

17 / 90

[1ADKAP17] Seorang warga di Kota Semarang mengeluhkan pengurusan dokumen kependudukan yang terasa rumit dan membutuhkan banyak prosedur. Keluhan ini diterima oleh bagian pelayanan publik yang langsung menyusun rencana perbaikan sistem pelayanan. Apa langkah yang mencerminkan penerapan etika dan norma dalam pelayanan publik berdasarkan keluhan tersebut?

a. Membuat jalur khusus untuk warga yang mengeluh agar masalahnya cepat diselesaikan.

b. Mengedukasi warga tentang tata cara pengurusan dokumen yang sesuai dengan prosedur.

c. Menghapus beberapa prosedur penting untuk mempercepat proses pelayanan dokumen.

d. Menyusun survei kepuasan warga untuk digunakan dalam evaluasi pelayanan ke depan.

e. Mengalihkan tanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kepada instansi lain.

18 / 90

[1ADKAP18] Dalam sebuah seminar nasional tentang kehidupan bermasyarakat, seorang pembicara menekankan bahwa pemimpin instansi pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala dinas untuk memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai tersebut?

a. Mengadakan diskusi dengan tokoh masyarakat untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga.

b. Menerapkan kebijakan yang dianggap efektif di daerah lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

c. Menyerahkan tanggung jawab penyusunan kebijakan kepada tim ahli tanpa keterlibatan masyarakat.

d. Menyusun kebijakan dengan fokus pada efektivitas operasional tanpa memerhatikan nilai-nilai Pancasila.

e. Menunda penyusunan kebijakan hingga ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

19 / 90

[1ADKAP19] Pada sebuah rapat internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, ditemukan bahwa ada beberapa petugas yang sering memberikan informasi terkait kependudukan kepada pihak luar tanpa melalui prosedur yang sesuai. Hal ini berpotensi melanggar etika pelayanan publik dan norma kerahasiaan data kependudukan. Jika Anda adalah administrator database kependudukan, apa langkah strategis yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut?

a. Membatasi akses data hanya pada kepala bidang terkait

b. Membuat panduan etika penggunaan data yang wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai

c. Menambahkan enkripsi pada semua data yang diakses oleh staf

d. Meningkatkan jumlah staf yang bertanggung jawab untuk pengawasan data

e. Mengajukan laporan langsung ke Inspektorat Daerah tanpa menunggu evaluasi internal

20 / 90

[1ADKAP20] Di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, terjadi diskusi terkait penerapan sistem pelayanan administrasi berbasis elektronik. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan beberapa pegawai dalam menjaga privasi data warga. Berdasarkan etika pelayanan publik, apa tindakan paling tepat untuk memastikan privasi data warga tetap terjaga?

a. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar

b. Memindahkan tanggung jawab pengelolaan data ke vendor pihak ketiga yang lebih berpengalaman

c. Melakukan audit mendalam terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi sebelumnya

d. Membentuk tim khusus yang bertugas menangani aduan terkait privasi data

e. Mengembangkan kebijakan yang mengatur tata kelola data secara lebih rinci dan operasional

21 / 90

[1ADKAP21] Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengelolaan data kependudukan. Kebijakan tersebut mewajibkan setiap daerah untuk memperbarui sistem database kependudukannya agar terintegrasi dengan pusat. Dalam implementasinya, beberapa daerah menghadapi kendala anggaran.

Apa langkah yang paling tepat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan prinsip hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah?

a. Memprioritaskan pembaruan sistem database dengan menggunakan alokasi anggaran daerah secara mandiri.

b. Menggunakan sistem lama dan hanya mengintegrasikan data yang dianggap penting oleh daerah.

c. Menunda pembaruan sistem hingga daerah memiliki anggaran yang memadai melalui pendapatan asli daerah.

d. Mengajukan permohonan bantuan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung implementasi kebijakan.

e. Membentuk tim evaluasi internal untuk menyusun laporan kendala implementasi tanpa melakukan langkah lebih lanjut.

22 / 90

[1ADKAP22] Dalam rangka pemutakhiran data kependudukan, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menemukan adanya perbedaan prosedur antara pemerintah pusat dan daerah mengenai tata kelola data warga pindahan. Pemerintah daerah merasa kesulitan menyelaraskan prosedur yang ada.

Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelaraskan prosedur dengan pemerintah pusat?

a. Menyesuaikan seluruh prosedur daerah dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa diskusi lebih lanjut.

b. Mengusulkan penyesuaian prosedur pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah melalui mekanisme koordinasi formal.

c. Menjalankan prosedur daerah sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai perbedaan tersebut.

d. Mengimplementasikan prosedur daerah yang dirasa lebih efektif, dengan mempertimbangkan dampak minimal terhadap warga.

e. Membuat kebijakan lokal yang mengacu pada prosedur pusat, tetapi tetap mempertahankan beberapa aturan daerah untuk efisiensi.

23 / 90

[1ADKAP23] Pemerintah pusat meluncurkan program percepatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Namun, di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet stabil, implementasi program ini menemui kendala teknis.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kendala ini dan tetap menjalankan program sesuai arahan pemerintah pusat?

a. Menyusun solusi lokal, seperti pelayanan administrasi berbasis offline, sambil tetap melaporkan hasilnya ke pemerintah pusat.

b. Mengalihkan fokus pada penyelesaian program yang lebih mendesak di daerah terpencil.

c. Meminta pemerintah pusat untuk mengubah program tersebut sehingga hanya berlaku di wilayah yang memiliki akses internet stabil.

d. Mengabaikan arahan pemerintah pusat karena kendala teknis yang tidak dapat diatasi oleh daerah sendiri.

e. Menunggu hingga pemerintah pusat menyediakan infrastruktur internet yang memadai di wilayah terpencil.

24 / 90

[1ADKAP24] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyumas menerima instruksi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutakhiran data penduduk rentang usia produktif. Namun, dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menghadapi kendala teknis terkait akses data dari sistem pusat. Kendala ini memengaruhi validitas data yang dilaporkan ke pemerintah pusat.

Bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola data administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Apa langkah strategis yang dapat dilakukan Disdukcapil Kabupaten Banyumas agar kendala ini dapat diselesaikan secara efektif tanpa melanggar batas kewenangan?

a. Meminta izin kepada Bupati Banyumas untuk memodifikasi sistem lokal agar bisa sinkron dengan sistem pusat.

b. Mengajukan permohonan akses langsung ke sistem pusat tanpa melibatkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

c. Berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil untuk mencari solusi teknis sambil tetap mematuhi ketentuan tentang pembagian kewenangan pusat-daerah.

d. Menggunakan sumber daya lokal untuk menciptakan data sementara yang akan diajukan ke pusat tanpa konsultasi lebih lanjut.

e. Melakukan pembaruan data secara manual untuk kemudian diserahkan ke pemerintah pusat melalui jalur administratif kabupaten.

25 / 90

[1ADKAP25] Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan data kependudukan untuk mendukung perencanaan tenaga kerja. Salah satu masalah utama adalah perbedaan antara data provinsi dan data yang tercatat di tingkat pusat.

Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi perencanaan kebijakan strategis.

Apa tindakan yang paling tepat yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah?

a. Mengadakan pelatihan teknis di BKD untuk memastikan staf memahami prosedur pencatatan data lokal.

b. Menggunakan data lokal sebagai dasar pengambilan keputusan tanpa menunggu sinkronisasi dengan pusat.

c. Membentuk tim kerja gabungan antara BKD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan sinkronisasi data secara real-time.

d. Menunda seluruh kebijakan yang terkait dengan perencanaan tenaga kerja hingga data sepenuhnya sinkron.

e. Menyerahkan tanggung jawab penyelarasan data sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

26 / 90

[1ADKAP26] Dalam pengelolaan data kependudukan, salah satu prinsip utama adalah memastikan bahwa setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan sesuai dengan data riil. Di Kabupaten Kulon Progo, ditemukan beberapa warga yang belum memiliki dokumen kependudukan karena kurangnya informasi dan akses.

Apa langkah yang paling sesuai bagi pemerintah daerah untuk memastikan prinsip administrasi kependudukan tercapai?

a. Melakukan pendataan ulang terhadap seluruh warga dan memberikan dokumen kependudukan secara massal.

b. Membentuk tim khusus di setiap kecamatan untuk mendata warga yang belum memiliki dokumen.

c. Meminta warga mendatangi kantor dinas kependudukan terdekat untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.

d. Menyediakan formulir online sebagai solusi bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

e. Mengadakan layanan keliling di daerah terpencil untuk mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan.

27 / 90

[1ADKAP27] Di sebuah kota, terjadi permasalahan administrasi di mana data kependudukan antara warga yang pindah domisili dan yang tinggal tetap tidak sinkron. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pencatatan hak-hak administratif warga.

Apa langkah yang paling sesuai bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

a. Memperbarui sistem database hanya untuk warga yang baru pindah domisili.

b. Menggunakan data dari pemerintah pusat untuk menggantikan data daerah yang tidak sinkron.

c. Menghapus data lama dan memulai pendaftaran ulang bagi semua penduduk.

d. Melibatkan RT dan RW setempat dalam verifikasi data penduduk secara berkala.

e. Mewajibkan semua warga untuk melapor setiap bulan kepada kelurahan setempat.

28 / 90

[1ADKAP28] Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sedang mengembangkan sistem pencatatan kelahiran berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi. Namun, banyak warga di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet untuk menggunakan sistem tersebut.

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar sistem pencatatan kelahiran ini berjalan efektif?

a. Menyediakan pelatihan bagi warga pedesaan tentang cara menggunakan internet untuk mengakses sistem.

b. Membuka kantor layanan manual di daerah pedesaan sebagai pelengkap sistem digital.

c. Mengembangkan aplikasi yang dapat diakses secara offline oleh masyarakat pedesaan.

d. Mengutamakan implementasi sistem di wilayah perkotaan terlebih dahulu.

e. Meningkatkan literasi digital melalui program kerja sama dengan lembaga pendidikan.

29 / 90

[1ADKAP29] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik menerima laporan bahwa banyak warga di Kecamatan Ujungpangkah belum memiliki e-KTP karena kesulitan akses ke kantor layanan. Padahal, e-KTP adalah dokumen wajib untuk mengakses berbagai layanan publik. Kepala Disdukcapil ingin memastikan seluruh warga memiliki e-KTP dalam waktu 6 bulan, namun terkendala minimnya petugas dan perangkat perekaman data.

Langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini?

a. Melaksanakan program perekaman e-KTP keliling dengan prioritas warga lanjut usia dan penyandang disabilitas terlebih dahulu.

b. Membuat kebijakan agar warga Kecamatan Ujungpangkah mendaftar melalui aplikasi daring yang disediakan Disdukcapil.

c. Mengalihkan proses perekaman data ke kecamatan lain yang memiliki perangkat lebih lengkap.

d. Mengadakan kerja sama dengan pihak swasta untuk menambah jumlah perangkat perekaman data.

e. Menginstruksikan warga untuk mengurus dokumen mereka melalui kepala desa masing-masing.

30 / 90

[1ADKAP30] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima laporan bahwa banyak data kependudukan di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan masih belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Akibatnya, sering terjadi kesalahan data seperti duplikasi NIK dan informasi yang tidak valid.

Apa langkah evaluasi yang seharusnya diambil oleh Kemendagri untuk memastikan integrasi data kependudukan yang lebih akurat?

a. Memberikan sanksi kepada Disdukcapil kabupaten yang tidak segera mengintegrasikan datanya.

b. Mewajibkan semua kabupaten di Sumatera Selatan untuk menyerahkan data kependudukan dalam bentuk hardcopy ke pusat.

c. Melakukan audit sistem teknologi informasi di setiap Disdukcapil kabupaten untuk menemukan kendala teknis.

d. Menyerahkan integrasi data kepada konsultan teknologi independen untuk percepatan.

e. Membuat pelatihan tambahan tentang manajemen data untuk semua petugas Disdukcapil di tingkat kabupaten.

31 / 90

[1ADKAP31] Seorang staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta untuk membuat laporan data kependudukan bulanan menggunakan perangkat lunak pengolah data. Salah satu langkah awal adalah memformat tabel agar mudah dibaca.

Apa langkah yang paling tepat untuk memformat tabel di perangkat lunak pengolah data?

a. Menambahkan kolom dan baris baru secara acak untuk memperbesar tabel.

b. Menggunakan fitur bold pada semua teks dalam tabel.

c. Menyisipkan border dan shading pada tabel sesuai kebutuhan agar tampilannya lebih jelas.

d. Menghapus data yang tidak relevan langsung di dalam tabel.

e. Membuat tabel baru di dokumen terpisah untuk semua data yang sama.

32 / 90

[1ADKAP32] Pada sebuah pelatihan, peserta diminta untuk menggunakan perangkat lunak pengolah data untuk menghitung jumlah total penduduk di sebuah kota berdasarkan kategori umur.

Fitur apa yang paling tepat digunakan untuk menghitung total data dalam perangkat lunak pengolah data?

a. Fitur merge untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu.

b. Fitur auto sum untuk menghitung jumlah data secara otomatis.

c. Fitur highlight untuk menandai kategori umur tertentu.

d. Fitur sort untuk mengurutkan data berdasarkan kategori umur.

e. Fitur find untuk mencari kategori tertentu di dalam tabel.

33 / 90

[1ADKAP33] Seorang staf administrasi diminta untuk membuat surat pemberitahuan resmi menggunakan perangkat lunak pengolah dokumen. Salah satu bagian penting dalam surat tersebut adalah penyusunan daftar isi otomatis.

Langkah awal apa yang perlu dilakukan untuk membuat daftar isi otomatis pada perangkat lunak pengolah dokumen?

a. Menyisipkan tabel secara manual untuk menandai setiap bagian.

b. Menggunakan fitur numbering pada semua teks di dokumen.

c. Memberi heading pada setiap judul bab atau subbab sesuai hierarki.

d. Menyalin semua teks ke halaman baru khusus daftar isi.

e. Memasukkan daftar isi secara langsung tanpa format tertentu.

34 / 90

[1ADKAP34] Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, seorang administrator database diminta untuk membuat laporan data kependudukan bulanan menggunakan perangkat lunak pengolah data. Namun, saat menggunakan perangkat lunak tersebut, ia menyadari bahwa data pada salah satu kolom tidak terurut dengan benar. Data ini memengaruhi grafik yang akan dimasukkan ke dalam dokumen laporan.

Bagaimana cara menyelesaikan masalah pengurutan data agar grafik yang dihasilkan dalam laporan dapat merepresentasikan data dengan benar?

Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator untuk mengatasi masalah tersebut?

a. Menyisipkan data baru langsung di grafik tanpa mengurutkan ulang tabel data.

b. Menambahkan kolom baru di tabel data untuk menyisipkan grafik manual.

c. Menghapus grafik yang sudah ada, kemudian menyalin tabel data ke dokumen lain untuk mengeditnya.

d. Mengurutkan data dalam tabel berdasarkan kriteria yang relevan menggunakan fitur sorting perangkat lunak.

e. Mengonversi tabel data ke format gambar agar grafik tidak dipengaruhi oleh data yang tidak terurut.

35 / 90

[1ADKAP35] Pada Kementerian Dalam Negeri, seorang staf diminta untuk mengelola data pencatatan sipil nasional menggunakan perangkat lunak pengolah data. Saat ia membuat laporan, ditemukan bahwa beberapa data tidak masuk ke dalam filter yang digunakan untuk menyusun laporan. Filter ini digunakan untuk memisahkan data berdasarkan kategori tertentu, seperti status kependudukan aktif dan tidak aktif.

Filter yang digunakan tidak menampilkan data secara akurat sesuai kriteria.

Apa langkah terbaik yang harus diambil staf untuk memperbaiki filter agar laporan mencerminkan data yang akurat?

a. Mengecek kembali formula atau kriteria filter dan memastikan konsistensi format data di tabel sumber.

b. Memperbarui data yang hilang langsung di dalam dokumen laporan tanpa menyentuh file sumber.

c. Memasukkan data secara manual ke dalam laporan untuk kategori yang hilang.

d. Menghapus filter dan mengurutkan data secara manual di tabel.

e. Mengubah format file tabel sumber ke format lain untuk mencoba memperbaiki filter.

36 / 90

[1ADKAP36] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman menerima laporan bahwa data kelahiran dari salah satu rumah sakit belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Akibatnya, pencatatan akta kelahiran mengalami keterlambatan. Petugas Dinas Kependudukan mendapati bahwa masalah ini disebabkan oleh perbedaan format data antara rumah sakit dan SIAK.

Apa solusi yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh petugas untuk mengatasi masalah tersebut?

a. Meminta rumah sakit mengubah format data secara manual agar sesuai dengan SIAK.

b. Mengadakan pelatihan kepada operator rumah sakit tentang format data SIAK.

c. Menggunakan perangkat lunak konversi data untuk menyamakan format data rumah sakit dengan SIAK.

d. Mengarahkan rumah sakit untuk mengirimkan data dalam bentuk cetak agar dapat diinput ulang.

e. Mengembangkan fitur integrasi otomatis pada SIAK untuk menyesuaikan berbagai format data.

37 / 90

[1ADKAP37] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali ingin meningkatkan validitas data penduduk dengan memverifikasi data ganda dalam database mereka. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah banyaknya penduduk yang terdaftar dengan nama atau alamat serupa.

Langkah apa yang paling tepat untuk memastikan validitas data penduduk dan mengurangi risiko data ganda?

a. Menghapus semua data yang memiliki kesamaan nama dan alamat.

b. Membandingkan data manual dengan dokumen pendukung yang dimiliki penduduk.

c. Menggunakan teknologi pencocokan data berbasis biometrik seperti sidik jari atau iris mata.

d. Meminta penduduk dengan data ganda untuk datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan.

e. Membatasi akses data untuk mengurangi kesalahan input.

38 / 90

[1ADKAP38] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mendeteksi bahwa beberapa data penduduk tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) karena masalah teknis pada saat migrasi data dari sistem lama ke SIAK.

Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua data memiliki NIK yang valid?

a. Meminta penduduk mengajukan ulang permohonan NIK melalui proses manual.

b. Menyediakan form daring untuk pelaporan NIK yang hilang.

c. Melakukan audit internal pada data migrasi dan menghubungkan data yang belum memiliki NIK.

d. Membuat NIK baru secara otomatis untuk data yang tidak ditemukan.

e. Mengabaikan data tanpa NIK karena dianggap tidak valid.

39 / 90

[1ADKAP39] Di Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan menghadapi kendala dalam pembaruan data penduduk terkait status perkawinan karena tidak semua pasangan melaporkan perubahan status mereka.

Bagaimana Dinas Kependudukan dapat memastikan pembaruan data status perkawinan secara efisien?

a. Memberikan insentif kepada pasangan yang melaporkan perubahan status.

b. Mengintegrasikan sistem dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Negeri.

c. Mengirimkan surat permintaan pembaruan data secara berkala.

d. Membuka layanan khusus untuk perubahan status perkawinan di akhir pekan.

e. Meningkatkan kampanye kesadaran melalui media sosial.

40 / 90

[1ADKAP40] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan permintaan cetak kartu keluarga (KK) karena banyaknya penduduk yang kehilangan dokumen mereka selama bencana banjir.

Langkah apa yang paling efektif untuk menangani lonjakan permintaan ini?

a. Membatasi jumlah cetakan KK per hari untuk mengurangi beban kerja.

b. Mewajibkan penduduk untuk membuat laporan kehilangan dari kepolisian sebelum mencetak KK.

c. Membuka loket tambahan untuk pencetakan KK di kantor-kantor wilayah.

d. Mengembangkan fitur cetak mandiri melalui portal daring resmi.

e. Menunda pencetakan KK untuk wilayah yang tidak terkena dampak banjir.

41 / 90

[1ADKAP41] Seorang warga ingin memperbarui alamat pada Kartu Keluarga (KK) setelah pindah tempat tinggal ke kota lain. Warga tersebut bertanya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengenai langkah pertama yang harus dilakukan.

Apa langkah awal yang harus dilakukan warga untuk memperbarui alamat di Kartu Keluarga (KK)?

a. Mengajukan permohonan pindah domisili di kantor Disdukcapil asal.

b. Membawa dokumen identitas asli ke kantor polisi.

c. Mengganti dokumen identitas lainnya sebelum memperbarui KK.

d. Menghubungi ketua RT untuk mencetak Kartu Keluarga baru.

e. Mengajukan penghapusan data lama di Kantor Kelurahan.

42 / 90

[1ADKAP42] Saat melakukan perubahan status pernikahan pada data kependudukan, seorang warga diminta melengkapi dokumen-dokumen pendukung oleh petugas Disdukcapil.

Dokumen apa yang diperlukan untuk perubahan status pernikahan di Kartu Tanda Penduduk (KTP)?

a. Fotokopi buku nikah atau akta cerai.

b. Surat keterangan pindah dari RT.

c. Bukti pembayaran administrasi dari kelurahan.

d. Surat izin dari pihak yang menikah.

e. Surat rekomendasi dari kepala keluarga.

43 / 90

[1ADKAP43] Seorang petugas Disdukcapil sedang menjelaskan kepada warga bahwa perubahan nama pada akta kelahiran memerlukan pengesahan dari pihak pengadilan.

Apa yang menjadi dokumen pendukung utama dalam proses perubahan nama pada akta kelahiran?

a. Surat pernyataan dari kepala desa.

b. Salinan akta kelahiran lama dan putusan pengadilan.

c. Surat pengantar dari ketua RT.

d. Surat keterangan domisili dari Disdukcapil.

e. Bukti pembayaran administrasi daerah.

44 / 90

[1ADKAP44] Seorang warga ingin memperbarui data pendidikan terakhir pada Kartu Keluarga (KK) karena baru saja menyelesaikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Warga tersebut menanyakan prosedur kepada petugas Disdukcapil.

Apa yang perlu disiapkan oleh warga untuk memperbarui data pendidikan terakhir pada Kartu Keluarga (KK)?

a. Surat keterangan lulus dari sekolah atau perguruan tinggi.

b. Surat keterangan dari ketua RT mengenai perubahan data.

c. Akta kelahiran terbaru.

d. Surat pernyataan dari kepala keluarga.

e. Surat pengantar dari kelurahan.

45 / 90

[1ADKAP45] Warga yang telah mengganti nama resmi melalui putusan pengadilan ingin memperbarui data namanya di semua dokumen kependudukan. Petugas Disdukcapil menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Langkah pertama yang harus dilakukan warga untuk memperbarui data nama di dokumen kependudukan adalah?

a. Melaporkan perubahan nama ke kantor kelurahan.

b. Meminta surat pengantar dari ketua RT untuk perubahan nama.

c. Memperbarui data nama di KTP terlebih dahulu.

d. Mengajukan permohonan perubahan nama di kantor polisi.

e. Mengajukan perubahan nama ke kantor Disdukcapil dengan membawa putusan pengadilan.

46 / 90

[1ADKAP46] Di Kelurahan Suka Makmur, Kabupaten Bantul, terdapat seorang penduduk bernama Andi yang baru saja menikah di luar negeri dan telah kembali ke Indonesia. Saat mendaftarkan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, petugas meminta dokumen tambahan berupa akta nikah dari negara tempat pernikahan dilangsungkan. Namun, Andi hanya memiliki surat pernyataan nikah yang diakui oleh adat setempat di negara tersebut.

Langkah apa yang dapat dilakukan oleh Andi untuk memastikan perkawinannya tercatat di Indonesia?

Langkah apa yang seharusnya diambil oleh Andi sesuai dengan tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan?

a. Menyerahkan surat pernyataan adat langsung ke Kantor Dukcapil untuk diproses sebagai dokumen resmi.

b. Mengajukan permohonan legalisasi surat pernyataan adat di kedutaan besar Indonesia di negara asal pernikahan.

c. Meminta surat keterangan keabsahan perkawinan dari kedutaan besar Indonesia di negara tempat pernikahan dilangsungkan.

d. Mengurus pembuatan akta nikah dari otoritas setempat di negara tersebut untuk memenuhi persyaratan pencatatan.

e. Membuat perjanjian pra-nikah baru yang disahkan oleh otoritas lokal di Indonesia untuk memenuhi syarat pencatatan.

47 / 90

[1ADKAP47] Warga Desa Harmonis, Ibu Fatimah, ingin mendaftarkan kelahiran cucunya yang lahir di luar negeri. Dokumen yang dimiliki saat ini adalah surat kelahiran dari rumah sakit di negara tersebut. Dinas Dukcapil Kota Bandung meminta dokumen tambahan untuk memproses akta kelahiran cucu Ibu Fatimah.

Apa langkah yang harus dilakukan agar pencatatan kelahiran dapat diselesaikan?

Dokumen apa yang perlu disiapkan oleh Ibu Fatimah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia?

a. Surat kelahiran rumah sakit saja sebagai bukti yang cukup untuk pencatatan.

b. Sertifikat kelahiran dari kedutaan besar negara tempat kelahiran berlangsung.

c. Akta kelahiran yang diterbitkan oleh otoritas negara tempat kelahiran cucu tersebut.

d. Surat keterangan dari pemerintah setempat di Indonesia yang mengakui kelahiran.

e. Pernyataan kelahiran dari saksi yang hadir saat kelahiran berlangsung.

48 / 90

[1ADKAP48] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menerima pengajuan pencatatan kelahiran seorang bayi. Orang tua bayi menyertakan dokumen pendukung berupa KTP kedua orang tua, Kartu Keluarga, dan surat keterangan kelahiran dari bidan. Namun, petugas menemukan bahwa nama orang tua di surat keterangan kelahiran berbeda dengan yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarga.

Bagaimana langkah yang tepat dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

a. Menolak langsung pengajuan pencatatan kelahiran karena data tidak sesuai.

b. Menginstruksikan orang tua untuk membuat surat pernyataan perubahan data.

c. Meminta orang tua melengkapi dokumen pendukung lain yang menunjukkan keabsahan data.

d. Melakukan pencatatan sementara sambil menunggu koreksi dokumen.

e. Mengusulkan pengajuan pencatatan kelahiran ke pengadilan negeri.

49 / 90

[1ADKAP49] Seorang warga mengajukan pencatatan kematian anggota keluarganya di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Namun, surat keterangan kematian dari rumah sakit belum disertakan karena masih dalam proses pengurusan.

Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Bandung untuk memastikan pencatatan kematian tetap dilakukan dengan benar?

a. Mencatat kematian menggunakan surat pernyataan keluarga sebagai pengganti dokumen rumah sakit.

b. Memberikan waktu tambahan kepada keluarga untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

c. Melakukan pencatatan sementara menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang ada.

d. Memproses pencatatan dan memberikan akta kematian meskipun dokumen pendukung belum lengkap.

e. Meminta keluarga untuk menunggu dokumen rumah sakit selesai sebelum memulai proses pencatatan.

50 / 90

[1ADKAP50] Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, seorang warga mengajukan perubahan data pada akta perkawinan karena terdapat kesalahan dalam nama salah satu pasangan. Namun, warga tersebut hanya membawa salinan akta perkawinan lama dan KTP sebagai dokumen pendukung.

Apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas Disdukcapil Kota Makassar untuk menangani permohonan ini?

a. Meminta warga membawa bukti perubahan data dari lembaga agama tempat pernikahan dilangsungkan.

b. Memproses perubahan data berdasarkan dokumen yang sudah ada.

c. Menolak permohonan karena dokumen pendukung tidak lengkap.

d. Meminta warga melengkapi dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan surat pernyataan dari pihak terkait.

e. Mengarahkan warga untuk mengurus perubahan data langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

51 / 90

[1ADKAP51] Seorang warga baru saja menikah dan ingin mengurus akta perkawinan sebagai dokumen pencatatan sipil resmi. Warga tersebut bertanya kepada petugas Disdukcapil mengenai dokumen yang diperlukan.

Dokumen berikut yang harus disiapkan untuk mengurus akta perkawinan adalah?

a. Surat keterangan lahir dari rumah sakit.

b. Surat keterangan domisili dari ketua RT.

c. Surat keterangan nikah dari lembaga agama atau pernikahan sah yang terdaftar.

d. Surat keterangan kematian anggota keluarga.

e. Fotokopi buku rekening bank.

52 / 90

[1ADKAP52] Seorang warga yang baru memiliki anak ingin membuat akta kelahiran di Disdukcapil. Petugas menjelaskan bahwa ada beberapa data yang harus diisi dan disertakan.

Data berikut ini yang wajib dicantumkan dalam akta kelahiran adalah?

a. Nomor telepon orang tua.

b. Nama dan jenis kelamin anak.

c. Riwayat pendidikan orang tua.

d. Informasi kesehatan anak saat lahir.

e. Nomor NPWP orang tua.

53 / 90

[1ADKAP53] Disdukcapil memiliki prosedur validasi dokumen pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran. Seorang pegawai baru bertanya tentang cara memastikan keaslian data yang diajukan warga.

Langkah utama dalam validasi dokumen pencatatan sipil adalah?

a. Memastikan dokumen pendukung asli dan sesuai dengan data yang tercatat.

b. Melihat jumlah anggota keluarga di Kartu Keluarga.

c. Memeriksa status pekerjaan orang tua di KTP.

d. Menanyakan alamat tempat tinggal keluarga secara langsung.

e. Meminta surat rekomendasi dari pihak sekolah.

54 / 90

[1ADKAP54] Seorang warga mengajukan permohonan untuk pembetulan nama pada akta kelahiran. Petugas mencatat bahwa kesalahan tersebut terjadi karena input data awal.

Apa langkah pertama yang dilakukan petugas untuk membetulkan nama dalam akta kelahiran?

a. Mengirim data ke pusat Disdukcapil.

b. Membuat laporan internal tentang kesalahan data.

c. Memverifikasi dokumen pendukung yang disediakan warga.

d. Menghapus data yang salah dari sistem.

e. Meminta warga untuk mencetak ulang KTP terlebih dahulu.

55 / 90

[1ADKAP55] Seorang pegawai baru Disdukcapil bertanya mengenai fungsi akta pencatatan sipil secara umum.

Akta pencatatan sipil berfungsi sebagai?

a. Bukti hukum sah mengenai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

b. Dokumen untuk keperluan pendidikan anak.

c. Bukti domisili bagi warga negara Indonesia.

d. Alat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.

e. Surat keterangan status pekerjaan individu.

56 / 90

[1ADKAP56] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malang sedang menghadapi masalah integrasi data penduduk yang seringkali terlambat diperbarui, sehingga memengaruhi keakuratan data pelayanan e-KTP. Dalam rapat evaluasi, tim IT menemukan bahwa salah satu komponen arsitektur SIAK tidak berfungsi optimal untuk sinkronisasi data antar server pusat dan lokal.

Berdasarkan arsitektur SIAK, fungsi utama komponen sinkronisasi data adalah memastikan konsistensi data antar pusat dan daerah.

Komponen arsitektur SIAK mana yang berperan langsung dalam menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana mekanismenya?

a. Server Lokal: Memproses permintaan data pada aplikasi SIAK berbasis web.

b. Jaringan Virtual Private Network (VPN): Memberikan keamanan dalam transfer data antara server pusat dan daerah.

c. Server Cadangan: Digunakan untuk pemulihan data jika server utama mengalami kerusakan.

d. Database Administrator (DBA): Bertugas melakukan audit manual terhadap perubahan data.

e. Middleware: Memastikan pengelolaan dan pengiriman data terintegrasi antara pusat dan daerah secara real-time.

57 / 90

[1ADKAP57] Dalam pelaksanaan tugas di Disdukcapil Kota Surabaya, terjadi peningkatan permintaan data kependudukan untuk validasi bantuan sosial. Namun, aplikasi SIAK sering mengalami waktu muat yang lambat ketika data besar diminta secara bersamaan dari server pusat.

Untuk mengatasi waktu muat yang lambat, salah satu solusi dalam arsitektur SIAK adalah optimalisasi komponen penyimpanan dan pemrosesan data.

Komponen apa yang paling efektif untuk dioptimalkan, dan strategi apa yang dapat dilakukan?

a. Cache Data Lokal: Memanfaatkan penyimpanan sementara di sisi pengguna untuk mempercepat akses data.

b. Database Indeks: Membuat indeks tambahan pada server pusat untuk mempercepat pencarian data.

c. Load Balancer: Mengalokasikan beban kerja secara merata antara beberapa server untuk menghindari penumpukan permintaan.

d. Firewall: Memastikan keamanan transfer data antara server pusat dan pengguna.

e. Data Mart: Menyediakan data historis untuk keperluan analisis.

58 / 90

[1ADKAP58] Di Kementerian Dalam Negeri, data kependudukan nasional perlu digunakan untuk keperluan pemilu. Namun, ditemukan bahwa beberapa data tidak sesuai karena proses backup pada server lokal di beberapa daerah seringkali tidak terjadwal dengan baik.

Fungsi komponen arsitektur SIAK sangat diperlukan untuk menjaga keakuratan data kependudukan nasional melalui backup yang terjadwal.

Komponen arsitektur SIAK mana yang sebaiknya diperbaiki, dan bagaimana langkah awal untuk melakukannya?

a. Job Scheduler: Mengatur jadwal backup dan sinkronisasi data secara otomatis.

b. Server Utama: Melakukan penyimpanan semua data dari server lokal.

c. API Gateway: Mengelola akses aplikasi pihak ketiga terhadap data SIAK.

d. Encryption Service: Melindungi data dari ancaman keamanan selama transfer.

e. Network Monitoring: Memantau status jaringan antar server pusat dan lokal.

59 / 90

[1ADKAP59] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman ingin mengimplementasikan sistem laporan real-time mengenai mutasi data penduduk. Namun, tim pengembang menemukan bahwa data yang diterima di server pusat seringkali tidak sesuai dengan data lokal karena perbedaan waktu sinkronisasi antar database.

Untuk mendukung laporan real-time dalam SIAK, sinkronisasi data harus dilakukan secara konsisten.

Apa yang harus dioptimalkan dalam arsitektur SIAK untuk memastikan data yang sinkron, dan bagaimana mekanismenya?

a. Timestamp Synchronization: Mengintegrasikan penanda waktu di setiap transaksi untuk memantau perubahan data secara akurat.

b. Distributed Database: Menggunakan database terdistribusi untuk menyimpan salinan data di beberapa lokasi.

c. Data Replication: Melakukan duplikasi data secara manual di server pusat.

d. Batch Processing: Mengumpulkan data perubahan dan mengunggahnya ke server pusat dalam interval waktu tertentu.

e. Cloud Backup: Menyimpan data lokal ke cloud untuk keperluan cadangan.

60 / 90

[1ADKAP60] Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedang dilakukan audit terhadap sistem SIAK untuk memastikan sistem mendukung analisis big data kependudukan. Auditor menemukan bahwa performa server pusat sering mengalami penurunan ketika data dari seluruh Indonesia diakses secara bersamaan.

Salah satu aspek penting dalam arsitektur SIAK adalah kemampuan untuk menangani skala data besar.

Apa yang dapat diimplementasikan dalam arsitektur SIAK untuk meningkatkan performa sistem dalam menangani big data?

a. Data Aggregation: Menggabungkan data menjadi satu file besar untuk diproses secara langsung.

b. Vertical Scaling: Meningkatkan kapasitas hardware pada server lokal.

c. Data Partitioning: Membagi data berdasarkan wilayah untuk mengurangi beban server pusat.

d. Horizontal Scaling: Menambah jumlah server pusat untuk membagi beban kerja.

e. Event Streaming: Menggunakan alat streaming untuk memproses data secara real-time tanpa menyimpannya terlebih dahulu.

61 / 90

[1ADKAP61] Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dirancang untuk mendukung administrasi kependudukan di Indonesia. Salah satu fungsi utama SIAK adalah sebagai basis data nasional.

Apa tujuan utama dari pengembangan arsitektur SIAK dalam administrasi kependudukan?

a. Mempermudah proses pencatatan sipil di daerah terpencil.

b. Mengintegrasikan data kependudukan dari seluruh daerah menjadi satu basis data nasional.

c. Mengurangi jumlah tenaga kerja administrasi di dinas kependudukan.

d. Memastikan semua warga memiliki akses ke pelayanan publik tanpa batasan waktu.

e. Meningkatkan pendapatan daerah dari biaya administrasi kependudukan.

62 / 90

[1ADKAP62] Dalam arsitektur SIAK, terdapat modul untuk pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil.

Apa fungsi utama modul pencatatan kependudukan dalam SIAK?

a. Mencatat data peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian.

b. Mengelola informasi mengenai distribusi anggaran dinas kependudukan.

c. Menyimpan dan memvalidasi data dasar individu seperti nama, alamat, dan NIK.

d. Memberikan laporan statistik kependudukan ke Kementerian Dalam Negeri.

e. Memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar berdasarkan data kependudukan.

63 / 90

[1ADKAP63] Salah satu keunggulan SIAK adalah tersedianya layanan berbasis elektronik untuk warga negara.

Apa manfaat utama dari layanan SIAK berbasis elektronik bagi masyarakat?

a. Mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam pencatatan sipil.

b. Memberikan insentif kepada masyarakat yang memperbarui data secara rutin.

c. Menghapus dokumen fisik dari sistem administrasi kependudukan.

d. Menyediakan fitur pembayaran online untuk semua layanan kependudukan.

e. Memudahkan akses informasi kependudukan secara real-time.

64 / 90

[1ADKAP64] Data kependudukan yang disimpan dalam SIAK harus memenuhi standar keamanan tertentu.

Apa langkah yang paling tepat untuk menjaga keamanan data dalam SIAK?

a. Menghapus data yang tidak digunakan dalam waktu dua tahun.

b. Membatasi akses data hanya untuk warga dengan NIK tertentu.

c. Mengganti server SIAK setiap bulan untuk mencegah kebocoran data.

d. Membatasi akses data hanya untuk warga dengan NIK tertentu.

e. Membuka akses data hanya pada jam kerja dinas.

65 / 90

[1ADKAP65] Arsitektur SIAK mendukung pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Bagaimana data dari SIAK membantu pengambilan keputusan di tingkat pemerintah?

a. Memberikan informasi demografi untuk perencanaan pembangunan.

b. Mengelola alokasi dana desa berdasarkan kebutuhan administrasi.

c. Membuat sistem perhitungan pajak secara otomatis.

d. Mengurangi kebutuhan survei kependudukan manual di setiap daerah.

e. Mengatur sistem transportasi umum berdasarkan data migrasi penduduk.

66 / 90

[1ADKAP66] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surakarta menghadapi permasalahan dalam pencatatan data penduduk. Beberapa data ganda terdeteksi karena warga melakukan pencatatan ulang di tempat tinggal yang baru tanpa melalui prosedur pindah domisili yang resmi. Sistem SIAK tidak otomatis menghapus data ganda tersebut.

Untuk mengatasi data ganda, prosedur operasional SIAK harus digunakan secara maksimal.

Apa solusi terbaik yang dapat diterapkan oleh Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan ini menggunakan prosedur operasional SIAK?

a. Melakukan validasi manual terhadap semua data penduduk yang terdeteksi ganda.

b. Mengintegrasikan proses pencatatan dengan fitur validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

c. Memindahkan semua data ganda ke database arsip untuk pengamanan.

d. Memberikan laporan kepada setiap individu dengan data ganda untuk konfirmasi manual.

e. Menggunakan server lokal untuk menyimpan data ganda sementara sebelum diperbaiki.

67 / 90

[1ADKAP67] Dalam pengolahan data penduduk, Disdukcapil Provinsi Jawa Timur mendeteksi bahwa beberapa perubahan data, seperti status pekerjaan dan pendidikan, tidak terbarui di database pusat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data ketika digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya.

Sistem SIAK harus dapat memastikan prosedur pembaruan data berjalan sesuai standar operasional.

Langkah apa yang paling efektif untuk memastikan pembaruan data di SIAK dilakukan secara konsisten?

a. Menambahkan fitur pencatatan riwayat perubahan data di server lokal.

b. Memastikan setiap perubahan data diverifikasi melalui jaringan terpusat sebelum disimpan.

c. Mengatur jadwal pembaruan otomatis setiap akhir bulan pada server pusat.

d. Memberikan pelatihan intensif kepada petugas untuk memastikan semua data diperbarui manual.

e. Mengizinkan pembaruan data hanya di server pusat untuk menghindari konflik data.

68 / 90

[1ADKAP68] Apa tujuan utama dari penggunaan enkripsi data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?

a. Meningkatkan kecepatan akses data antar server.

b. Mengelola integrasi data secara otomatis.

c. Menghindari kebutuhan penyimpanan data tambahan.

d. Memudahkan proses sinkronisasi antar server lokal.

e. Memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat membaca data.

69 / 90

[1ADKAP69] Dalam arsitektur SIAK, apa peran utama dari sistem autentikasi pengguna?

a. Mempercepat proses pencarian data di server pusat.

b. Memberikan laporan otomatis terkait perubahan data penduduk.

c. Mengidentifikasi dan memverifikasi hak akses pengguna.

d. Menyimpan data backup di lokasi yang aman.

e. Memonitor aktivitas jaringan antar server.

70 / 90

[1ADKAP70] Apa yang dimaksud dengan firewall dalam pengamanan sistem SIAK?

a. Alat yang digunakan untuk mempercepat sinkronisasi data antar server lokal dan pusat.

b. Sistem yang dirancang untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan.

c. Fitur yang memungkinkan pembuatan cadangan data secara real-time.

d. Mekanisme untuk memvalidasi format data yang dimasukkan ke dalam sistem.

e. Program yang digunakan untuk menghapus data duplikat dalam database.

71 / 90

[1ADKAP71] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendapati bahwa tabel Penduduk dalam database mereka mengandung banyak kolom yang berisi data berulang, seperti nama kecamatan dan nama kabupaten, yang muncul berkali-kali di baris yang berbeda. Hal ini menyebabkan ukuran database membesar dan memperlambat proses pencarian data.

Prosedur normalisasi diperlukan untuk mengurangi redundansi data dalam tabel Penduduk.

Langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk menerapkan normalisasi pada tabel Penduduk agar lebih efisien?

a. Memisahkan data kecamatan dan kabupaten ke dalam tabel terpisah dan menggunakan kunci asing untuk menghubungkannya.

b. Menambahkan indeks pada kolom nama kecamatan dan kabupaten untuk mempercepat pencarian data.

c. Membuat tabel baru untuk setiap kolom dalam tabel Penduduk untuk memastikan tidak ada duplikasi.

d. Menghapus kolom yang sering muncul berulang dan hanya menyimpan kolom utama yang jarang berubah.

e. Menggabungkan data kecamatan dan kabupaten ke dalam satu kolom untuk menghemat ruang penyimpanan.

72 / 90

[1ADKAP72] Database kependudukan milik Disdukcapil Kota Yogyakarta sering mengalami inkonsistensi data, seperti adanya penduduk dengan NIK yang sama tetapi alamat yang berbeda. Setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa tabel belum dinormalisasi dengan baik, dan data alamat dimasukkan langsung ke tabel Penduduk.

Normalisasi database diperlukan untuk mencegah inkonsistensi data dalam sistem.

Bagaimana cara memastikan data alamat tidak menjadi sumber inkonsistensi dalam tabel Penduduk?

a. Menyimpan data alamat dalam tabel Penduduk dan menggunakan indeks unik untuk mencegah duplikasi.

b. Membuat kolom tambahan dalam tabel Penduduk untuk menyimpan versi lama dari data alamat.

c. Menggunakan format teks panjang untuk mencatat semua informasi alamat dalam satu kolom.

d. Membuat tabel terpisah untuk data alamat dan menghubungkannya dengan tabel Penduduk menggunakan kunci asing.

e. Menyimpan data alamat hanya dalam sistem arsip dan tidak memasukkannya ke dalam tabel Penduduk.

73 / 90

[1ADKAP73] Dalam proses pembaruan sistem SIAK, Disdukcapil Kota Bogor perlu memutuskan desain tabel baru untuk menyimpan data hubungan keluarga. Saat ini, semua data hubungan keluarga dimasukkan dalam tabel Penduduk, yang menyebabkan redundansi dan kesalahan saat memperbarui data keluarga.

Normalisasi database diperlukan untuk memastikan data hubungan keluarga terstruktur dengan baik.

Bagaimana cara mendesain tabel baru untuk data hubungan keluarga agar mematuhi prinsip normalisasi?

a. Menambahkan kolom baru dalam tabel Penduduk untuk mencatat hubungan keluarga.

b. Membuat tabel baru khusus untuk data hubungan keluarga dan menghubungkannya ke tabel Penduduk melalui kunci asing.

c. Menyimpan data hubungan keluarga sebagai teks deskriptif dalam tabel Penduduk.

d. Menggabungkan data hubungan keluarga dan data penduduk dalam satu tabel menggunakan ID unik bersama.

e. Menyimpan data hubungan keluarga hanya untuk anggota keluarga inti dalam tabel Penduduk.

74 / 90

[1ADKAP74] Disdukcapil Kabupaten Sleman ingin meningkatkan performa database kependudukan dengan melakukan normalisasi tabel. Mereka menemukan bahwa tabel Penduduk mengandung data pekerjaan yang sering berubah, sehingga sulit untuk dilacak perubahannya dari waktu ke waktu.

Desain tabel yang ada tidak memadai untuk mengakomodasi perubahan data pekerjaan tanpa menyebabkan redundansi.

Langkah terbaik apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki desain tabel agar lebih sesuai dengan prinsip normalisasi?

a. Menghapus data pekerjaan yang tidak relevan untuk mengurangi beban pada tabel.

b. Menambahkan kolom baru di tabel Penduduk untuk mencatat riwayat pekerjaan setiap penduduk.

c. Menyimpan data pekerjaan sebagai teks deskriptif dalam tabel Penduduk.

d. Menggabungkan data pekerjaan dengan data alamat dalam satu tabel untuk efisiensi ruang.

e. Memisahkan data pekerjaan ke dalam tabel baru dan menambahkan kolom timestamp untuk melacak perubahan.

75 / 90

[1ADKAP75] Dalam audit sistem di Disdukcapil Kota Surabaya, ditemukan bahwa tabel Penduduk menyimpan data ganda untuk beberapa individu karena data keluarga tidak terstruktur dengan baik. Satu individu dengan beberapa anggota keluarga muncul berulang kali dalam tabel, yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan kesalahan pengelolaan data.

Normalisasi diperlukan untuk mengatasi data ganda dan memperbaiki struktur database.

Apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki struktur tabel agar mematuhi prinsip normalisasi?

a. Membuat tabel baru untuk menyimpan data anggota keluarga, yang dihubungkan dengan tabel Penduduk melalui kunci asing.

b. Menggabungkan data individu dan keluarga dalam satu tabel menggunakan kolom tambahan untuk setiap anggota keluarga.

c. Menambahkan indeks unik untuk mencegah pengulangan data individu di tabel Penduduk.

d. Menghapus semua data ganda dari tabel tanpa membuat perubahan desain tabel.

e. Membuat satu tabel besar untuk seluruh data penduduk dan keluarga agar lebih mudah diakses.

76 / 90

[1ADKAP76] Apa tujuan utama dari pengelolaan database kependudukan dalam administrasi pemerintahan?

a. Menghapus data yang tidak diperlukan untuk efisiensi penyimpanan.

b. Menyediakan data yang akurat dan dapat diakses oleh instansi terkait.

c. Menyimpan semua data penduduk dalam satu tabel besar untuk mempermudah pencarian.

d. Mengurangi kebutuhan akan teknologi pendukung seperti server.

e. Mengoptimalkan akses data dengan meminimalkan hubungan antar tabel.

77 / 90

[1ADKAP77] Dalam database kependudukan, konsep primary key digunakan untuk?

a. Menghubungkan dua tabel yang berbeda.

b. Menyimpan data sementara sebelum dimasukkan ke tabel utama.

c. Mengidentifikasi setiap baris data secara unik di dalam tabel.

d. Menentukan urutan data yang akan dihapus dari tabel.

e. Mengurangi ukuran tabel dengan menggabungkan data yang serupa.

78 / 90

[1ADKAP78] Apa manfaat utama dari menerapkan indeks dalam database kependudukan?

a. Mengurangi jumlah data yang perlu disimpan di server.

b. Mempermudah penghapusan data yang tidak relevan.

c. Menggabungkan tabel secara otomatis untuk mempermudah pengolahan data

d. Membatasi jumlah baris data yang dapat ditambahkan ke tabel.

e.. Meningkatkan kecepatan pencarian data dalam tabel.

79 / 90

[1ADKAP79] Apa yang dimaksud dengan normalisasi dalam pengelolaan database kependudukan?

a. Proses menambahkan data baru ke dalam tabel.

b. Proses menghapus data lama yang sudah tidak terpakai.

c. Proses mencadangkan data untuk keperluan pemulihan.

d. Proses mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data.

e. Proses menggabungkan data dari berbagai tabel menjadi satu tabel.

80 / 90

[1ADKAP80] Apa peran foreign key dalam database kependudukan?

a. Menentukan urutan kolom dalam sebuah tabel.

b. Menghubungkan dua tabel untuk menjaga konsistensi data antar tabel.

c. Membatasi jumlah data yang bisa dimasukkan ke dalam tabel.

d. Menentukan data yang akan dihapus secara otomatis ketika tabel dihapus.

e. Menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel utama.

81 / 90

[1ADKAP81] Apa tujuan utama dari proses pencadangan data kependudukan?

a. Mempercepat akses data bagi pengguna.

b. Mengurangi penggunaan kapasitas server utama.

c. Mengamankan data agar dapat dipulihkan saat terjadi kerusakan.

d. Membuat salinan data untuk digunakan dalam sistem yang berbeda.

e. Memindahkan data lama ke media penyimpanan lain.

82 / 90

[1ADKAP82] Dalam proses pencadangan data, apa yang dimaksud dengan incremental backup?

a. Pencadangan semua data dalam sistem setiap hari.

b. Pencadangan hanya data yang berubah sejak pencadangan terakhir.

c. Pencadangan data yang dipilih secara manual oleh administrator.

d. Pencadangan data yang sering digunakan dalam waktu nyata.

e. Pencadangan data pada media penyimpanan yang berbeda setiap kali.

83 / 90

[1ADKAP83] Apa langkah pertama yang biasanya dilakukan saat memulai proses pemulihan data dari pencadangan?

a. Mengembalikan data secara acak berdasarkan kebutuhan.

b. Menghapus data yang rusak dari sistem utama.

c. Menyalin semua data cadangan ke server utama.

d. Memeriksa media penyimpanan cadangan.

e. Melakukan tes konektivitas ke server cadangan.

84 / 90

[1ADKAP84] Apa keuntungan menggunakan cloud backup untuk data kependudukan?

a. Memastikan data tersimpan di lokasi fisik yang sama.

b. Memastikan data hanya dapat diakses melalui jaringan internal.

c. Mempermudah pencadangan data tanpa mengatur jadwal.

d. Memungkinkan data digunakan oleh semua pengguna tanpa batasan.

e. Mengurangi ketergantungan pada perangkat keras lokal.

85 / 90

[1ADKAP85] Apa yang dimaksud dengan disaster recovery plan dalam pengelolaan database kependudukan?

a. Proses mencadangkan data setiap hari secara otomatis.

b. Proses pemulihan data saat terjadi kerusakan atau bencana.

c. Proses menyimpan data di server lokal dan jarak jauh.

d. Proses memverifikasi keaslian data dalam sistem cadangan.

e. Proses mengatur ulang seluruh struktur database untuk pengoptimalan.

86 / 90

[1ADKAP86] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas memiliki masalah dalam memantau tren perubahan jumlah penduduk setiap bulan. Data yang dimiliki cukup lengkap, namun penyajian laporan masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Administrator database diminta untuk membuat sistem pelaporan otomatis berbasis database yang dapat menghasilkan grafik tren kependudukan bulanan. Apa langkah awal yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini?

a. Menginput data manual ke dalam sistem berbasis spreadsheet.

b. Membuat query SQL untuk memfilter data terbaru tanpa analisis lebih lanjut.

c. Mendesain tabel yang mampu menyimpan data perubahan penduduk bulanan.

d. Menggunakan alat visualisasi untuk langsung membuat grafik dari data mentah.

e. Melakukan ekspor data secara manual ke berbagai format laporan yang berbeda.

87 / 90

[1ADKAP87] Kementerian Dalam Negeri ingin mengevaluasi distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap provinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Administrator database diminta menyusun laporan analitis. Dari langkah berikut, mana yang menunjukkan pemanfaatan teknik analisis berbasis database?

a. Mengelompokkan data per tahun berdasarkan provinsi dan jenis kelamin menggunakan query SQL.

b. Meminta data kepada setiap provinsi secara manual untuk dianalisis dalam spreadsheet.

c. Mencetak laporan dari seluruh tabel dalam database tanpa pengolahan data.

d. Membuat salinan data penduduk untuk diolah secara terpisah menggunakan perangkat lunak lain.

e. Memeriksa data secara acak dari beberapa provinsi untuk mendapatkan gambaran kasar.

88 / 90

[1ADKAP88] Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membutuhkan laporan kependudukan yang menghubungkan data kependudukan dengan data penerima bantuan sosial. Namun, administrator menemukan bahwa beberapa data penerima bantuan tidak memiliki referensi langsung ke tabel kependudukan. Apa solusi terbaik yang dapat diterapkan?

a. Menghapus data penerima bantuan yang tidak memiliki referensi.

b. Membuat tabel baru untuk menyimpan data penerima bantuan sosial secara terpisah.

c. Melakukan data cleansing untuk menyelaraskan tabel penerima bantuan dan tabel kependudukan.

d. Menggunakan data penerima bantuan sosial sebagaimana adanya dalam laporan.

e. Menambahkan kolom baru di tabel penerima bantuan sosial untuk menyimpan data tambahan.

89 / 90

[1ADKAP89] Pemerintah Kota Bandung membutuhkan laporan demografis yang mengelompokkan penduduk berdasarkan usia produktif. Administrator database diminta membuat laporan tersebut dari data kependudukan yang besar. Teknik apa yang paling efektif untuk diterapkan?

a.. Membuat laporan manual dari hasil unduhan data.

b. Mengambil data dari seluruh penduduk tanpa memfilter usia.

c. Membagi data menjadi beberapa tabel kecil untuk mempermudah analisis.

d. Mengelompokkan data berdasarkan usia menggunakan fungsi analitik SQL

e. Menyalin seluruh data ke spreadsheet untuk mempermudah pengelompokan.

90 / 90

[1ADKAP90] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memerlukan analisis dampak program transmigrasi terhadap komposisi penduduk di beberapa wilayah. Administrator database diminta membuat laporan tersebut. Bagaimana langkah pertama yang tepat?

a. Mengelompokkan data transmigrasi berdasarkan tahun dan wilayah.

b. Membuat laporan demografi dari seluruh tabel dalam database.

c. Menyalin data penduduk dari semua wilayah untuk diolah secara terpisah.

d. Menggunakan data lama tanpa memperbarui informasi penduduk terkini.

e. Menghapus data yang tidak relevan untuk menyederhanakan laporan.

Your score is

The average score is 62%

Honorer Gagal PPPK Terancam Dirumahkan? Simak Fakta dan Penjelasan Resmi

Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 terus menjadi sorotan publik, terutama bagi para tenaga honorer yang berharap …

•

15/05/2025

•

No Comments

Seragam Baru ASN 2025, PPPK Kini Setara dengan PNS

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan perubahan besar terkait aturan pakaian dinas dan atribut Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk …

•

14/05/2025

•

No Comments

Tenaga Honorer yang Gagal Jadi PPPK Penuh Waktu: Fakta dan Penyebabnya

Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2024 disertai dengan program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan …

•

13/05/2025

•

No Comments

Pantau Langsung Nilai Ujian PPPK Tahap 2 Lewat Live Score Resmi BKN

Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 tahun 2025 tengah berlangsung dan mencatatkan partisipasi ratusan ribu peserta …

•

12/05/2025

•

No Comments

Persaingan Ketat PPPK Tahap 2, Ribuan Pelamar Berebut Ratusan Ribu Formasi

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 tahun 2024 menjadi sorotan utama banyak tenaga honorer di Indonesia. Dengan …

•

05/05/2025

•

No Comments

Penundaan Seleksi PPPK Tahap 2 di 53 Lokasi: Apa yang Wajib Diketahui Peserta?

Penundaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di tahun 2024 telah menimbulkan berbagai pertanyaan dari peserta. …

•

04/05/2025

•

No Comments

Krisis ASN di Pemda DIY: Sultan HB X Minta DPR Bertindak

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) tengah menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam sebuah …

•

02/05/2025

•

No Comments

Pengumuman Resmi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian April 2025, Simak Rinciannya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis pengumuman resmi terkait hasil Uji Kompetensi (Ukom) Jabatan Fungsional (JF) Bidang Kepegawaian untuk periode …

•

30/04/2025

•

No Comments

Pejuang Pendidikan ID

Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

Honorer Gagal PPPK Terancam Dirumahkan? Simak Fakta dan Penjelasan Resmi

Seragam Baru ASN 2025, PPPK Kini Setara dengan PNS

Tenaga Honorer yang Gagal Jadi PPPK Penuh Waktu: Fakta dan Penyebabnya

Pantau Langsung Nilai Ujian PPPK Tahap 2 Lewat Live Score Resmi BKN

Persaingan Ketat PPPK Tahap 2, Ribuan Pelamar Berebut Ratusan Ribu Formasi

Penundaan Seleksi PPPK Tahap 2 di 53 Lokasi: Apa yang Wajib Diketahui Peserta?

Krisis ASN di Pemda DIY: Sultan HB X Minta DPR Bertindak

Pengumuman Resmi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian April 2025, Simak Rinciannya

Pejuang Pendidikan ID